Jakarta – Kepala Lingkup Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan serta Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri, memaparkan lembaganya mendapat laporan ada guru honorer pada DKI Ibukota Indonesia yang diputus kontraknya secara sepihak dengan cleansing honor.
Sistem ini menghasilkan guru honorer mengisi link pemecatannya sendiri yang mana dikirim berantai dari kepala sekolah. Kebijakan itu diduga berasal dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
“Secara mendadak kemarin anggota kami di dalam DKI Ibukota ke wilayah provinsi itu melaporkan tanggal 5 Juli diberitahu oleh kepala sekolahnya. Sejak hari itu sekolah tak mampu lagi mempertahankan guru honorer di sekolah,” kata Iman, pada 14 Juli 2024.
Kejadian ini menambah daftar permasalahan yang tersebut dialami oleh guru honorer. Pasalnya, guru honorer telah mengalami beragam permasalahan sebelum adanya sistem cleansing. Berikut adalah daftar permasalahan yang mana dialami guru honorer selain cleansing.
1. Kebutuhan Guru Belum Seimbang dengan Pemenuhan Optimal
Kebijakan rekrutmen guru ASN masih terpusat dengan tingkat kejadian terbatas yang tersebut membuka kesempatan sekolah mengisi kekosongan dengan guru honorer. Biasanya, penerimaan guru honorer ditetapkan dengan segera oleh kepala sekolah sehingga jumlahnya tidak ada terkendali.
Menurut Direktur Jenderal Guru kemudian Tenaga Kependidikan Kemendikbud Ristek, Nunuk Suryani, pemenuhan guru pada satuan sekolah belum berjalan optimal. pemerintahan area juga satuan sekolah merekrut guru honorer dengan kualifikasi akademik, kualitas, kemudian kompetensi yang mana belum terjamin lalu penghasilan tidaklah terstandar.
2. Pendapatan Guru Honorer Tidak Sesuai Beban Kerja
Pendapatan guru honorer tidak ada sesuai dengan beban kerja juga status pekerjaan. Sebab, pada kenyataan, guru honorer miliki tugas serta tanggung jawab identik dengan guru ASN. Namun, penghasilan guru honorer dari dana BOS, DAU, atau sumbangan pemukim tua siswa sangat rendah daripada ASN. Bahkan, sebagian besar guru honorer menerima pendapatan di bawah upah minimum dengan pembayaran berdasarkan pencairan dana BOS selama tiga bulan sekali.
3. Sulit Mendapatkan Fasilitas lalu Jenjang Karier
Status pekerjaan guru honorer memengaruhi sarana dan juga karier. Dengan status honorer, guru sulit mendapatkan jenjang atau potensi karier yang mana baik. Guru honorer juga tiada mendapatkan sarana kesehatan, jaminan hari tua, atau tunjangan pensiun dari pemerintah. Selain itu, guru honorer harus menanggung risiko dari pekerjaannya lantaran bukan mendapat bantuan hukum.
4. Distribusi Guru Tidak Merata
Ketidakmerataan pembagian guru pada bermacam wilayah Indonesi merupakan salah satu dampak otonomi daerah. Sekolah pada perkotaan cenderung memiliki guru yang dimaksud relatif berbagai kemudian memiliki kemampuan di bidangnya. Sementara itu, ke wilayah pedalaman, guru yang mengajar belaka sedikit. Akibatnya, permintaan guru ASN di wilayah terpencil akan diisi oleh guru honorer.
5. Mekanisme Pengangkatan dengan PPPK
Pengangkatan guru dengan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) masih mengalami kendala. Pengangkatan PPPK merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun, data keperluan guru berasal dari tempat melalui dinas. Selama ini, ketika pengadaan ASN guru dibuka, pemerintah wilayah belum mengajukan formasi sesuai keinginan sekolah sehingga guru honorer masih banyak lalu belum teratasi dengan baik.
PUSLIT.DPR.GO.ID | DESTY LUTHFIANI
Pilihan Editor: Penjelasan Disdik masalah Guru Honorer Pemilik Dapodik Ikut Kena Cleansing
Artikel ini disadur dari Inilah Sederet Permasalahan Guru Honorer Selain Cleansing
