Pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah tegas terhadap penggunaan kecerdasan buatan asal China dengan memerintahkan lembaga federal sipil menghapus produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi pemerintah. Kebijakan yang dipublikasikan pada 20 Oktober 2026 melalui Department of Homeland Security (DHS) ini juga melarang pengadaan produk baru yang dikembangkan DeepSeek maupun perusahaan afiliasinya. Langkah tersebut didorong oleh kekhawatiran mengenai keamanan data, potensi akses informasi sensitif, dan risiko rantai pasokan teknologi. Keputusan ini menjadi perkembangan penting dalam persaingan AI global sekaligus memperlihatkan bagaimana keamanan nasional semakin memengaruhi kebijakan penggunaan teknologi digital.
Kebijakan Keamanan Baru Amerika Serikat Batasi Penggunaan DeepSeek
Administrasi pemerintahan Amerika Serikat meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan teknologi kecerdasan buatan yang dianggap memiliki risiko terhadap keamanan informasi pemerintah. Melalui perintah Department of Homeland Security, lembaga federal sipil harus mengeluarkan produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi mereka. Kebijakan tersebut juga mencakup larangan pengadaan produk yang dikembangkan oleh Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. beserta entitas afiliasinya. Tidak hanya itu, ketentuan juga mencakup produk pihak ketiga yang dikembangkan menggunakan implementasi DeepSeek. Kebijakan keamanan ini menunjukkan upaya pemerintah AS untuk mengendalikan ketergantungan sistem federal terhadap penyedia teknologi yang dianggap berisiko.
Dokumen kebijakan tersebut telah dikeluarkan pada 24 Juli 2026 oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Markwayne Mullin. Meskipun begitu, pemberitahuan kepada publik baru dipublikasikan melalui Federal Register pada 20 Oktober 2026. Pemberitahuan resmi itu menegaskan bahwa pembatasan berlaku terhadap lembaga eksekutif federal sipil, dengan pengecualian tertentu bagi sistem keamanan nasional dan sistem informasi rahasia khusus. Berdasarkan ruang lingkup tersebut, kebijakan ini tidak menetapkan larangan umum bagi seluruh masyarakat Amerika Serikat untuk menggunakan DeepSeek. Perusahaan swasta juga tidak secara otomatis menjadi pihak yang diwajibkan menghapus layanan tersebut. Batasan kebijakan tersebut perlu diperhatikan agar keputusan pemerintah tidak dipahami sebagai pemblokiran nasional terhadap seluruh akses DeepSeek.
Kekhawatiran Perlindungan Data Mendorong Kebijakan Amerika Serikat
Bagian dari kekhawatiran penting dalam pembatasan DeepSeek adalah potensi risiko pengelolaan data pengguna. Lembaga keamanan federal menilai kemungkinan informasi yang diproses melalui layanan kecerdasan buatan dapat diakses oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Pada penggunaan sistem pemerintahan, informasi yang diproses dalam aplikasi AI dapat mencakup dokumen internal, data operasional, dan informasi sensitif lainnya. Persoalan keamanan ini berkaitan dengan lokasi pemrosesan data serta kerangka hukum yang berlaku terhadap penyedia layanan. Karena itu, penggunaan produk AI dalam lingkungan pemerintahan membutuhkan pengawasan yang menyeluruh. Walaupun begitu, penilaian risiko dan kemungkinan akses data tidak langsung menunjukkan bahwa setiap penggunaan DeepSeek telah menyebabkan kebocoran informasi.
Di samping keamanan informasi, pemerintah AS juga menyoroti risiko keamanan rantai pasokan perangkat lunak. Dalam lingkungan teknologi modern, satu produk dapat memanfaatkan komponen dari banyak pengembang yang berbeda. Struktur perangkat lunak demikian menciptakan tantangan ketika organisasi harus memastikan asal-usul kode, model AI, serta layanan yang digunakan. Jika suatu aplikasi pihak ketiga dikembangkan dengan teknologi DeepSeek, produk tersebut dapat tercakup oleh ruang lingkup perintah penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, proses pemeriksaan tidak cukup hanya menemukan aplikasi dengan nama DeepSeek. Pengelola sistem informasi juga harus mengevaluasi berbagai integrasi perangkat lunak untuk memastikan apakah terdapat komponen yang termasuk dalam kebijakan tersebut.
Dasar Hukum Penghapusan DeepSeek dari Infrastruktur Pemerintah
Perintah pembatasan terhadap DeepSeek mengacu pada Federal Acquisition Supply Chain Security Act of 2018 atau FASCSA. Undang-undang tersebut memberikan mekanisme bagi pemerintah Amerika Serikat untuk mengecualikan pengadaan dan penggunaan produk teknologi yang dipandang menghadirkan risiko keamanan rantai pasokan. Dalam pelaksanaannya, Federal Acquisition Security Council menjalankan penilaian dan rekomendasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pada tahap berikutnya, pejabat yang memiliki kewenangan dapat menerbitkan perintah pengecualian pengadaan maupun penghapusan produk. Untuk lembaga federal sipil, kewenangan tersebut dijalankan oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri. Dengan mekanisme ini, pembatasan teknologi dilaksanakan melalui instrumen hukum resmi, bukan sekadar rekomendasi penggunaan perangkat lunak.
Mengacu pada aturan, instansi yang tercakup dalam perintah harus melaksanakan pembatasan pengadaan dan penghapusan produk yang telah ditetapkan. Namun demikian, mekanisme hukum tersebut juga memungkinkan proses permohonan pengecualian apabila terdapat alasan yang kuat. Pengajuan pengecualian dilakukan melalui jalur resmi dan tidak langsung menghasilkan izin penggunaan. Di samping instansi federal, kontraktor yang menjalankan pekerjaan berdasarkan kontrak federal tertentu juga perlu memperhatikan aturan rantai pasokan tersebut. Khusus apabila kontrak memuat klausul FASCSA yang berlaku, perusahaan harus memeriksa kesesuaian produk yang digunakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan teknologi pemerintah dapat menjangkau penyedia layanan dan mitra pengadaan.
Dampak Larangan DeepSeek bagi Lembaga Federal dan Industri AI
Dari sudut pandang pengelola sistem pemerintah, perintah penghapusan DeepSeek menimbulkan kebutuhan untuk mengevaluasi penggunaan perangkat lunak secara terstruktur. Proses tersebut berpotensi melibatkan inventarisasi aplikasi, layanan berbasis API, serta komponen AI yang digunakan dalam berbagai sistem internal. Jika ditemukan produk yang termasuk dalam perintah, organisasi harus melaksanakan langkah penghapusan sesuai kewajiban yang berlaku. Meskipun demikian, penghentian penggunaan teknologi tertentu harus memperhitungkan ketergantungan aplikasi agar tidak menghambat layanan penting secara tidak terencana. Untuk memberikan gambaran, aplikasi internal yang menggunakan model AI untuk memproses dokumen mungkin mengharuskan penggunaan pengganti yang telah memenuhi persyaratan keamanan. Melalui pengelolaan perubahan yang tepat, risiko gangguan operasional dapat dibatasi selama proses penyesuaian berlangsung.
Dari sisi industri, kebijakan tersebut berpotensi mendorong penyesuaian terhadap keputusan perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah federal Amerika Serikat. Penyedia perangkat lunak yang menggunakan model DeepSeek dalam produk mereka sebaiknya mengevaluasi apakah penawaran tersebut termasuk dalam perintah pemerintah. Di samping itu, perusahaan dapat mengalami kebutuhan tambahan untuk menunjukkan asal-usul komponen AI dalam layanan yang mereka sediakan. Dampak kebijakan tersebut dapat memperbesar perhatian terhadap transparansi rantai pasokan perangkat lunak dan tata kelola model kecerdasan buatan. Meskipun demikian, pembatasan pada pengadaan federal tidak otomatis menghapus seluruh peluang penggunaan DeepSeek dalam industri swasta. Perusahaan di luar cakupan aturan tetap dapat mempertimbangkan risiko teknologi berdasarkan kebutuhan dan kewajiban masing-masing.
Masa Depan Pengawasan Model AI Asing dalam Infrastruktur Pemerintah
Pembatasan terhadap DeepSeek mencerminkan semakin eratnya hubungan antara perkembangan kecerdasan buatan dan kepentingan keamanan nasional. Seiring meningkatnya persaingan industri AI, teknologi kecerdasan buatan semakin dipandang sebagai komponen penting dalam ekonomi digital, penelitian, dan aktivitas pemerintahan. Penyedia teknologi dari berbagai negara berlomba menghadirkan model dengan kemampuan yang semakin canggih. DeepSeek sendiri mendapatkan perhatian internasional melalui pengembangan model seperti DeepSeek R1 dan V3. Meskipun demikian, kemampuan teknis suatu model tidak menjadi satu-satunya pertimbangan dalam kelayakannya untuk digunakan dalam lingkungan pemerintah. Faktor keamanan data juga memiliki peranan penting dalam mengarahkan keputusan pengadaan teknologi.
Di sisi lain, pembatasan terhadap teknologi asal China menimbulkan perbedaan pandangan mengenai keseimbangan antara keamanan nasional dan keterbukaan perdagangan. Pemerintah Amerika Serikat memprioritaskan perlindungan sistem federal dari risiko yang dianggap dapat mengancam keamanan informasi. Sementara itu, pemerintah China mengemukakan penolakan terhadap penggunaan alasan keamanan nasional yang dianggap terlalu luas dalam membatasi perusahaan teknologinya. Ketegangan kebijakan tersebut menggambarkan bahwa pengaturan AI kini melibatkan kepentingan ekonomi, keamanan, dan hubungan internasional. Bagi industri global, perkembangan tersebut mungkin meningkatkan kebutuhan terhadap audit keamanan, transparansi asal model, dan kepatuhan regulasi. Atas dasar tersebut, perusahaan yang menyediakan AI lintas negara harus mempertimbangkan perubahan kebijakan di setiap pasar tempat mereka beroperasi.
Pentingnya Tata Kelola Kecerdasan Buatan dalam Sistem Pemerintah
Perintah Amerika Serikat untuk menghapus DeepSeek dari sistem pemerintah federal sipil menjadi perkembangan signifikan dalam pengawasan TEKNOLOGI kecerdasan buatan. Berdasarkan kewenangan Federal Acquisition Supply Chain Security Act, pemerintah AS melarang pengadaan serta penggunaan produk yang dianggap menimbulkan risiko keamanan rantai pasokan. Langkah ini menunjukkan bahwa keamanan data dan asal-usul perangkat lunak termasuk pertimbangan penting dalam penggunaan AI pada lingkungan pemerintahan. Walaupun begitu, ruang lingkup kebijakan harus diperhatikan secara tepat karena tidak secara otomatis berlaku seluruh pengguna individu maupun perusahaan swasta. Seiring perubahan industri, keputusan ini berpotensi mendorong pengawasan terhadap penyedia AI serta rantai pasokan teknologi global. Bagaimana menurut Anda, apakah pembatasan model AI asing pada sistem pemerintah menjadi strategi yang diperlukan dalam melindungi informasi sensitif? Sampaikan pandangan Anda mengenai kebijakan keamanan AI.
