Edisi Khusus 10 Tahun Pemerintahan Jokowi: Warisan Utang Menggunung, Tak Sebanding dengan Pertumbuhan

Jakarta – Eddy Martono tak habis pikir mengenai lesunya sektor sawit hingga lewat dari separuh tahun 2024 ini. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Tanah Air (Gapki) ini menceritakan bagaimana pertumbuhan bidang sawit belakangan stagnan, bahkan menurunkan dikarenakan penyetoran kembali sawit rakyat terlambat dilakukan.

Ditambah lagi dengan adanya kebijakan fiskal seperti pungutan ekspor dan juga bea mengundurkan diri dari masih harus didorong, menurut Eddy, kian memperburuk kinerja bidang sawit ini. Padahal sebetulnya tarif komoditas sawit mentah (CPO) dalam bursa Rotterdam masih pada kisaran US$ 850-1.000 per metrik ton. “Artinya biaya tidaklah anjlok,” kata ia pada waktu dihubungi 26 Juli 2024.

Namun hal itu tak lantas mempertahankan agar realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan lapangan usaha sawit pada semester satu tahun 2024 adalah Simbol Rupiah 6,8 triliun, turun jika dibandingkan dengan semester 1 2023 sebesar Rupiah 15,6 triliun. Kemerosotan terbesar muncul pada komoditas batu bara yang tersebut pada paruh awal tahun ini sebesar Rupiah 14,2 triliun, jika dibandingkan periode sejenis 2023 yakni Rupiah 68,1 triliun.

Kementerian Keuangan mencatatkan data total penerimaan PPh badan dari sektor komoditas Rupiah 73,8 triliun. Dengan demikian, pajak yang dikumpulkan tahun ini diperkirakan mencapai Rupiah 1.921 triliun dari sasaran 1.988 triliun, atau belaka 96,6 persen dari target APBN. Sehingga anggaran negara diperkirakan mengalami defisit 2,7 persen dari Ekonomi Nasional dari target 2,29 persen terhadap PDB.

Defisit anggaran juga menciptakan pemerintah butuh mendebarkan utang baru, sehingga pinjaman terus membengkak. Soal ini, ekonom senior Faisal Basri mengemukakan peningkatan utang bukan sebanding dengan peningkatan ekonomi. “Utang naik, kalau ekonominya meningkat maka basis penerimaan pajak naik. Hal ini kan enggak. Pajaknya turun begini,” kata beliau ditemui di dalam Jakarta, Hari Jumat 26 Juli 2024.

Utang Melambung hingga Tembus Rupiah 8,3 Kuadriliun

Hingga akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, utang pemerintah telah dilakukan menembus Mata Uang Rupiah 8,3 kuadriliun. Sejumlah ekonom menyimpulkan pengelolaan utang yang dimaksud kurang berkontribusi bagi pertumbuhan kegiatan ekonomi yang mana stagnan di kisaran 5 persen terhadap barang domestik bruto (PDB). Sementara pertumbuhan basis penerimaan pajak masih lesu, bahkan diprediksi tidaklah mencapai target. 

Defisit anggaran juga makin melebar. Pada 2015, selisih kurang APBN adalah Rupiah 298,4 tiliun. Awal Juli 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Keuangan membacakan laporan realisasi APBN paruh pertama sudah mengalami defisit Simbol Rupiah 77,3 triliun. Adapun anggaran diperkirakan akan minus Simbol Rupiah 607 triliun hingga akhir tahun. 

Musababnya, belanja negara meningkat, sementara pendapatan negara mengalami kontraksi 6,2 persen dibandingkan semester awal 2023. Adapun pajak berkontribusi paling besar pada pendapatan. Bekas direktur pelaksana Bank Planet itu mengabarkan penerimaan pajak mencapai Simbol Rupiah 893,8 triliun, atau turun dari periode yang mana mirip tahun sebelumnya sebesar Rupiah 907,2 triliun. 

Kondisi ini disebabkan keuntungan beraneka perusahaan yang digunakan merosot akibat gejolak tarif komoditas pada 2023. Korporasi masih untung, namun tidaklah setinggi tahun sebelumnya. “Karena nilai tukar komoditas mengalami koreksi yang sangat dalam,” kata ia di binaan DPR, 8 Juli 2024.

Kementerian Keuangan melaporkan penurunan pajak terbesar berlangsung pada pajak penghasilan (PPh) badan teristimewa pada sub sektor terkait komoditas seperti sawit, logam serta pupuk.

Beban Bunga dari Melonjaknya Utang

Jokowi memulai masa jabatan pada 2014, dengan utang warisan dari Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebesar Simbol Rupiah 2.608,7 triliun. Laju kenaikan utang selama satu dekade tercatat cukup pesat. Fakta APBN terkini yang digunakan diterbitkan Kementerian Keuangan memaparkan tempat utang pemerintah sudah ada mencapai Simbol Rupiah 8.335 triliun per April 2024.

Dalam perjalannya pijaman juga meningkat akibat kebijakan pengunduran utang pada pandemi covid-19 pada 2020. Utang naik 27,13 persen dari sebelumnya Mata Uang Rupiah 4.779 triliun menjadi Simbol Rupiah 6.102 triliun.

Selanjutnya: Melambungnya pinjaman berkorelasi terhadap …

• 1
• 2
• 3
• 4
• Selanjutnya

Artikel ini disadur dari Edisi Khusus 10 Tahun Pemerintahan Jokowi: Warisan Utang Menggunung, Tak Sebanding dengan Pertumbuhan