JAKARTA – Satuan Tindakan Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) dituntut bekerja lebih besar fokus dan juga tepat sasaran guna mengatasi uang negara dari para obligor nakal.
Pengamat hukum Hardjuno Wiwoho mengajukan permohonan Satgas BLBI terus menjaga komitmennya di melakukan penanganan dan juga penyelesaian persoalan hukum skandal BLBI secara efektif dan juga efisien agar pengembalian uang negara benar-benar optimal.
“Saya kira, itu adalah uang rakyat. Saat ini rakyat sedang susah. Jadi, kejar terus uang rakyat yang tersebut dimakan oleh para obligor itu. Tidak boleh utang bukan dibayar. Harus dibayar segera,” ujarnya, Hari Senin (2/9/2024).
Belakangan ini, tindakan hukum BLBI Kembali mencuat. Hal itu menyusul Satgas BLBI yang tersebut hendak menyita aset pemegang saham Bank Centris.
Hardjuno yang juga kandidat doktor bidang Hukum serta Pembangunan Universitas Airlangga (Unair) mengatakan, perkara Bank Centris ini seharusnya menjadi material evaluasi yang mana penting bagi Satgas BLBI. Apalagi, Satgas BLBI memiliki tanggung jawab besar di menindaklanjuti obligor-obligor yang jelas-jelas terbukti mengemplang dana BLBI.
Namun, apabila Satgas BLBI menyasar pihak yang digunakan tidak ada ada kaitannya dengan BLBI, seperti yang dimaksud terjadi pada Bank Centris, maka ini adalah sebuah kesalahan serius yang bisa saja merusak kepercayaan rakyat terhadap lembaga tersebut.
“Satgas BLBI harus bekerja berdasarkan bukti-bukti yang digunakan sah kemudian kuat, bukanlah berdasarkan asumsi atau dokumen yang tersebut meragukan. Jika tidaklah ada bukti bahwa Bank Centris atau pemiliknya, Pak Andre, menerima dana BLBI atau menjadi obligor, maka penyitaan aset tanpa dasar hukum yang tersebut jelas ini harus dihentikan,” ujar Hardjuno yang juga ex Staf Ahli Pansus BLBI DPD RI ini.
Hardjuno menekankan di menjalankan tugasnya, Satgas BLBI tidaklah boleh bertindak semena-mena terhadap masyarakat, apalagi terhadap merekan yang tersebut tiada terlibat pada perkara BLBI.
