JAKARTA – Keputusan DPR yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) persoalan persyaratan pencalonan juga ambang batas pencalonan di pilkada memantik reaksi akademisi dan juga mahasiswa. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengajukan permohonan pemerintah lalu DPR tak menganggap mudah aksi tersebut.
Diketahui, beberapa jumlah elemen rakyat dari kalangan buruh, aktivis, akademisi, hingga peserta didik akan segera melakukan aksi demonstrasi untuk mengawal putusan MK No 60/PUU-XXII/2024 tentang ketentuan threshold atau ambang batas pengusungan calon kepala wilayah (cakada). Ada juga putusan MK masalah persyaratan pencalonan yang tersebut harus dipenuhi sebelum penetapan calon. Putusan yang disebutkan dianulir oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR melalui Panja RUU pemilihan kepala daerah yang mana diselenggarakan secara kilat. Draf RUU Pemilihan Kepala Daerah akan disahkan di Rapat Paripurna DPR pada Kamis (22/8/2024) hari ini.
“DPR kemudian pemerintahan hendaknya sensitif dan juga tidak ada menganggap mudah terhadap arus massa, akademisi, lalu pelajar yang dimaksud turun ke jalan menyampaikan aspirasi penegakan hukum lalu perundang-undangan. Perlu sikap arif serta bijaksana agar arus massa tidaklah memunculkan kesulitan kebangsaan lalu kenegaraan yang semakin meluas,” ujar Mu’ti pada keterangan tercatat yang tersebut dikirim Ketua Biro Komunikasi serta Pelayanan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Edy Kuscahyanto, Kamis (22/8/2024).
Mu’ti mengaku sulit memahami langkah kemudian kebijakan DPR yang digunakan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga legislatif, DPR seharusnya menjadi teladan kemudian mematuhi undang-undang.
“DPR sebagai lembaga negara yang digunakan merepresentasikan kehendak rakyat semestinya menghayati betul dasar-dasar bernegara yang digunakan mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan juga kepentingan negara lalu rakyat jika dibandingkan dengan dengan kepentingan urusan politik kekuasaan semata. DPR sebagai pilar legislatif hendaknya menghormati setinggi-tingginya lembaga yudikatif, termasuk Mahkamah Konstitusi,” jelas Mu’ti.
Menurut Mu’ti, DPR tak semestinya berseberangan, berbeda, juga menyalahi putusan MK di permasalahan persyaratan calon kepala tempat dan juga ambang batas pencalonan kepala tempat dengan melakukan pembahasan RUU pemilihan gubernur 2024.
“Langkah DPR yang disebutkan selain dapat menyebabkan kesulitan disharmoni di hubungan sistem ketatanegaraan, juga akan menjadi benih permasalahan penting di pemilihan gubernur 2024. Selain itu akan memunculkan reaksi masyarakat yang tersebut dapat mengakibatkan suasana bukan kondusif pada hidup kebangsaan,” pungkasnya.
