Airlangga Sebut Tidak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi
Jakarta – Menteri Koordinator Lingkup Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan tak ada pembatasan pembelian materi bakar minyak atau BBM bersubsidi.
“Tidak ada pembatasan BBM,” kata Airlangga ketika ditemui ke Kantor Kementerian Koordinator Sektor Perekonomian pada Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.
Airlangga memaparkan pemerintah masih mempersiapkan skenario acara yang kemudian akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Hingga sejauh ini, Airlangga meminta-minta para pemangku kebijakan untuk melakukan sosialisasi terlebih dulu agar kegiatan dapat tepat sasaran. “Saya minta untuk sosialisasi dulu agar tepat sasaran,” ujarnya.
Airlangga hari ini mengadakan reuni dengan tiga menteri lainnya, yakni Menteri Kelautan serta Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koperasi dan juga UKM Teten Masduki, kemudian Menteri Tenaga lalu Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
Menteri KKP memaparkan pertarungan yang disebutkan mendiskusikan perihal kebijakan BBM. Dia pun menyampaikan tidaklah ada pembatasan BBM pada 17 Agustus 2024.
Dalam kesempatan terpisah, Presiden Jokowi mengutarakan sejauh ini pemerintah belum mendiskusikan tentang kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
“Ndak, ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga,” kata Presiden Jokowi saat ditemui sebelum berangkat untuk kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa.
Wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Koordinator Sektor Kemaritiman dan juga Penyertaan Modal Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut menyatakan pemerintah memiliki target pengetatan pemanfaatan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024, sehingga dapat mengempiskan jumlah agregat penyaluran subsidi untuk pemukim yang digunakan bukan berhak.
Pernyataan itu Luhut komunikasikan ketika mengeksplorasi permasalahan penyelenggaraan BBM yang berhubungan dengan defisit APBN 2024. Luhut meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.
Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan pemerintah sedang berencana untuk mengupayakan alternatif ganti bensin melalui bioetanol.
ANTARA
Artikel ini disadur dari Airlangga Sebut Tidak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi





