Akhirnya Muhammadiyah Ambil Konsesi Izin Tambang, Apa Kata DPD IMM DIY, PP Aisyiyah, Koalisi Komunitas Sipil?
Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta atau DP IMM DIY menyatakan bahwa Muhammadiyah justru akan memperparah krisis lingkungan yang digunakan berimbas pada krisis sosial apabila menerima tawaran yang disebutkan pengelolaan tambang
“Kami merekomendasikan Muhammadiyah untuk segera menyatakan penolakan terhadap pemberian konsesi pertambangan yang jelas-jelas akan menunda krisis sosial-ekologis kemudian berdampak buruk pada warga yang tersebut terkena dampak segera dari tambang batu bara,” demikian bunyi poin ketiga sikap DPD IMM DIY yang dirilis pada 28 Juni 2024.
IMM DIY pun mendesak pemerintah untuk mencabut aturan yang dimaksud memungkinkan organisasi massa atau ormas keagamaan mengatur tambang pada Indonesia.
“Aturan ini bertentangan dengan regulasi di dalam atasnya kemudian sarat dengan kepentingan urusan politik transaksional,” bunyi poin kesatu sikap DPD IMM DIY. Selain itu, DPD IMM DIY menolak kelanjutan aktivitas tambang ekstraktif di dalam Indonesi dan juga mendesak Muhammadiyah untuk turut juga pada upaya pemulihan lingkungan hidup.
Namun, pada Rabu, 24 Juli 2024, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas blak-blakan menjelaskan alasan pihaknya menerima izin tambang.
Salah satunya, kata Anwar, agar Muhammadiyah mampu menjalankan tambang dengan baik kemudian benar, sesuai dengan yang tersebut nilai-nilai dari ajaran agama. “Semestinya ormas keagamaan ini diberi kesempatan menjalankan tambang. Agamanya dibawa di tahapan pengolahan tambang,” ucapannya pada waktu dihubungi pada Rabu malam, 24 Juli 2024.
Ia memastikan, pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan akan datang berbeda dengan tambang yang mana dikelola para kapital. Sebab, nilai-nilai dari ajaran agama, seperti kebersamaan maupun saling memedulikan itu harus ditumbuhkembangkan oleh ormas-ormas keagamaan.
Sementara itu, penolakan juga muncul dari Pimpinan Pusat Aisyiyah yang dimaksud masih berharap para pimpinan Muhammadiyah memutuskan tak menerima izin tambang pada forum pertarungan yang mana akan digelar
Pimpinan Pusat Aisyiyah masih berharap ada keajaiban para pimpinan Muhammadiyah memutuskan tak menerima izin tambang pada forum pertandingan yang mana akan diselenggarakan pada Sabtu-Minggu, 27-28 Juli 2024 di dalam Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta.
“Yang penting bahwa mari berharap semoga masih ada keajaiban bahwa besok atau lusa itu para pimpinan tidaklah menerima tambang untuk Muhammadiyah dan juga menyampaikan terima kasih untuk pemerintah,” upcap Hening Parlan di dalam Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024.
Aksi Muhammadiyah Harus Berani Menolak Konsesi Tambang
Bertepatan dengan PP Muhammadiyah menyelenggarakan Konsolidasi Nasional guna memutuskan penerimaan atau penolakan pengelolaan perusahaan tambang dalam Indonesia, pada Sabtu-Minggu, 27-28 Juli 2024.
Koalisi warga sipil, akademisi, aktivis juga siswa ke Yogyakarta yang digunakan tergabung di Wadah Cik Di Tiro juga Jaringan Gugat Demokrasi (JAGAD) menyelenggarakan aksi simbolis untuk mendesak PP Muhammadiyah agar menolak tawaran mengurus kegiatan bisnis tambang di Indonesia, pada Sabtu, 27 Juli 2024 pada Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta.
Dilansir dari rilis pers aksi tersebut, jaringan komunitas sipil di Yogyakarta menegaskan bahwa ormas keagamaan tiada boleh terlibat pada usaha tambang. Pemberian izin bidang usaha tambang oleh pemerintah akan menjerumuskan ormas keagamaan ke pada lumpur dosa ekologis oleh sebab itu praktik bidang usaha tambang pada waktu ini dijalankan dengan ugal-ugalan serta tak berkelanjutan.
Sana Ullaili dari SP Kinasih memaparkan banyak dari penderita pertambangan adalah anggota atau simpatisan ormas keagamaan. Mereka inilah yang seharusnya dipikirkan kemudian dilindungi hak-haknya.
“Memang, jikapun ditolak ormas keagamaan, wilayah izin perniagaan pertambangan (WIUP) kemungkinan tetap akan dioperasikan oleh pebisnis tambang yang tersebut dapat jadi lebih besar merusak. Atas dilema ini, seharusnya ormas sangat sederhana mengambil sikap, yakni sama-sama warga menolak serta mengharamkan segala bentuk perusakan,” kata Sana, disitir dari rilis pers aksi tersebut.
MICHELLE GABRIELA | ANGELINA TIARA P
Artikel ini disadur dari Akhirnya Muhammadiyah Ambil Konsesi Izin Tambang, Apa Kata DPD IMM DIY, PP Aisyiyah, Koalisi Masyarakat Sipil?
