Asosiasi Ungkap Kendala Penyaluran Logistik yang dimaksud Perlu Dibenahi Prabowo

JAKARTA – Ketua Umum Himpunan Pengembangunan Jalan Indonesia (HPJI), Hedy Rahadian mengungkapkan berbagai kendala penyaluran logistik yang perlu dibenahi pemerintahan Prabowo Subianto.
Paparan itu disampaikan Hedy pada seminar umum bertajuk “Membedah Proyek Krusial otoritas Baru serta Solusi Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045” yang mana digelar, di tempat Kampus Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta, Rabu (18/9/2024).
Baca Juga: Pramono Pastikan Pertemuan Megawati juga Prabowo Terlaksana: Ditunggu Aja
Masalah pertama adalah pada infrastruktur jalur logistik itu sendiri yang belum memadai pada seluruh wilayah. “Saat ini jalur logistik pada Indonesia pada jalan nasional baru dimiliki oleh Pulau Sumatera serta Pulau Jawa,” kata Hedy.
Masalah kedua adalah kemacetan, yang dimaksud mempengaruhi waktu pengiriman, juga berimplikasi pada peningkatan biaya logistik. Kerugian yang tersebut disebabkan akibat kondisi ini, menurut Bank Dunia, mencapai USD4 miliar atau setara dengan 0,5% Barang Domestik Bruto (PDB) Indonesia
Selain itu, permasalahan pada banyaknya truk yang tersebut kelebihan dimensi juga muatan, alias Over Dimension Over Load (ODOL). Survei Ditjen Bina Marga 2017-2022, terdapat lebih lanjut dari 50 persen kendaraan ODOL.
“Banyak jalan kita pada keadaan rusak ya, ini kesulitan ODOL ini sampai sekarang enggak selesai,” kata Mantan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR ini.
Dengan banyaknya berbagai permasalahan penyaluran logistik via jalan raya itu, Hedy pun menyokong pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang untuk mengoptimalkan jalur lain, misalnya via kereta api atau jalur laut. Dia memperlihatkan penyaluran logistik dalam negara-negara progresif dalam Eropa.
Baca Juga: Prabowo Bakal Pidato di area Peringatan 3 Tahun Kebangkitan Kelas Pekerja
Di sana, penyaluran logistik yang mana melalui jalan raya cuma 70%. Sisanya, 20% menggunakan kereta api dan juga 10% melalui laut. Di sisi lain, Indonesia 90% masih mengandalkan penyaluran logistik via jalan raya.
“Kalau jarak dekat itu jalan memang sebenarnya efisien, tapi kalau jarak menengah itu adalah kereta api yang digunakan tambahan efisien. Kalau jarak berjauhan itu laut yang digunakan lebih lanjut efisien dengan angkutan masalahnya,” kata Hedy.
Dia optimistis, pemerintahan Prabowo-Gibran yang tersebut punya visi melanjutkan pemerintahan Jokowi, dapat menciptakan berbagai perbaikan agar penyaluran logistik lebih besar optimal lagi demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Sekarang ini, sedang disiapkan Keppres tentang sistem logistik nasional nanti kita harapkan ini bahwa akan sanggup dilanjutkan oleh pemerintahan yang tersebut baru ya,” kata dia.






