JAKARTA – Menteri Energi dan juga Informan Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuding Kementerian Keuangan sengaja menyebabkan proyek Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang (Pipa Cisem) Tahap 2 gagal.
Awalnya Bahlil menyampaikan bahwa pihaknya telah terjadi mengusulkan anggaran sekitar Rp10,8 triliun dengan rincian Rp3,91 triliun untuk belanja operasional juga rutinitas dalam Kementerian ESDM kemudian sisanya Rp4,2 triliun untuk merancang jaringan pipa gas serta yang lainnya yaitu untuk program-program kerakyatan.
Namun ternyata, Badan Anggaran (Banggar) semata-mata menyepakati Rencana Kerja lalu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Kementerian Tenaga serta Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp3.909.696.998.000. Sehingga jumlah agregat ini lebih lanjut kecil dari anggaran yang tersebut disepakati pada Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM pada 5 September yang tersebut lalu sebesar Rp10,8 triliun tersebut.
Diakui Bahlil, dikarenakan anggaran sekitar Rp3,91 triliun itu telah terjadi disetujui maka pihaknya pun menerima besaran tersebut. Namun dirinya memohonkan Komisi VII untuk menimbulkan kesimpulan rapat yang tersebut kemudian disampaikan untuk umum terkait anggaran yang digunakan bukan disetujui oleh Banggar tersebut.
“Namun pimpinan harus kita menimbulkan juga pada risalah rapat seharus menyampaikan untuk masyarakat jangan sampai dianggap Menteri ESDM baru satu bulan terus gak bisa jadi kerja,” jelasnya di Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Selain itu, Bahlil juga menegaskan apabila terdapat anggaran yang tersebut bukan disetujui oleh Banggar maka beberapa kegiatan yang tersebut telah dilakukan disusun Kementerian ESDM tentunya akan mandek di setahun ke depan. Salah satunya proyek pembangunan Pipa Gas Cirebon-Semarang 2 lalu pipa gas Dumai-Sei Mangkei yang tersebut jikalau tidaklah dibiayai oleh negara maka harus dikerjasamakan dengan pihak swasta.
“Untuk urusan ini kan pemimpin terdahulu telah melakukan tender dan juga telah selesai. Dan kalau tidak ada dianggarkan artinya memang benar kita khususnya Kementerian Keuangan kemungkinan besar sengaja untuk menimbulkan kegiatan ini gagal,” tegasnya.
Bahlil juga menekankan terhadap Komisi VII DPR RI untuk tidak ada bertanya perihal perkembangan proyek gas apabila anggaran tidak ada juga turun.
“Jadi pimpinan kalau boleh kalau ini kami saran kami segera kita menyebabkan catatan. Tapi andaikan pun tidak ada ada catatan itu maka kalau boleh rapat-rapat berikutnya jangan tanya kami tentang pipa. Karena apa? Parlemen boleh menanyakan apabila diberikan ruang biaya untuk kami mengerjakan. Jadi kalau tidak ada ada pekerjaan apa yang digunakan mau ditanyakan?,” tegasnya Bahlil.
“Yang kedua kita jelaskan untuk umum bahwa pipa ini gak dapat berjalan. Jadi jangan sampai dianggap kita ini yang digunakan mandek,” pungkas Bahlil.
