Besok, Pj Pimpinan Daerah Bogor paparkan konsep penataan Puncak ke Wapres

Konsolidasi hari ini untuk memverifikasi data yang digunakan akan disampaikan untuk Wakil Presiden itu valid, akurat serta memang sebenarnya itulah yang dibutuhkan warga wilayah ini
Kabupaten Bogor – Penjabat Kepala Kabupaten Bogor Asmawa Tosepu segera menemui Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin pada Hari Senin (15/7) untuk memaparkan konsep penataan Kawasan Wisata Puncak Wilayah Bogor, Jawa Barat.
Asmawa ketika rapat dengan para kepala organisasi perangkat tempat (OPD) otoritas Kota Bogor dalam Rest Area Gunung Mas, Cisarua, Minggu, mengungkapkan bahwa konsep penataan Puncak juga telah lama ditunggu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Konsolidasi hari ini di rangka menjamin data yang digunakan akan disampaikan terhadap Wakil Presiden itu valid, akurat juga memang benar itulah yang dimaksud dibutuhkan penduduk area ini terkait perkembangan kawasan Puncak," ungkap Asmawa.
Ia menyebutkan beberapa hal yang tersebut akan disampaikan untuk Wapres yaitu mengenai evaluasi dua pekan terakhir bersatu para kepala OPD pasca pemindahan peniaga kaki lima (PKL) ke Rest Area Gunung Mas.
Kemudian, kata dia, dari evaluasi yang dimaksud pemerintahan Kota Bogor sudah mengantongi beberapa hal yang tersebut berubah menjadi keinginan untuk penataan kawasan Puncak.
"Karena secara teknis OPD itu telah melakukan pemetaan, inventarisasi permasalahan kemudian nanti rencana penanganannya," ujarnya.
Asmawa juga akan menyampaikan rencana relokasi pedagang tahap dua yang dimaksud pada waktu ini sedang pada tahapan administrasi sebagai teguran tertoreh untuk para PKL.
Karena, kata dia, masih ada sebanyak-banyaknya 194 PKL yang tersebut akan dipindah ke rest area dengan cara penertiban lapak-lapaknya di dalam sepanjang jalur Puncak.
"Mekanisme administrasi sekarang tahap pemberian teguran ketiga dan juga kita akan komunikasikan ke Pak Wakil Presiden tahapan relokasinya. Insya Allah dari pengalaman (penertiban) pertama, akan lebih lanjut solid lagi dengan dukungan dari TNI, Polri lalu lain-lain," kata Asmawa.
Asmawa mengatur segera penertiban PKL tahap pertama ke Kawasan Puncak pada Mulai Pekan (24/6), walau mendapat penolakan dari sebagian pedagang.
Pada penertiban lapak peniaga ini, pemerintahan Daerah Bogor meratakan 331 bangunan dalam sepanjang Jalur Puncak, terdiri berhadapan dengan 181 bangunan dari Gantole hingga Rest Area Gunung Mas, lalu 131 bangunan dari Simpang Taman Safari Indonesia hingga Rest Area Gunung Mas.
Ia memverifikasi perekonomian peniaga kaki lima atau PKL di dalam Kawasan Wisata bermetamorfosis menjadi tambahan baik setelahnya pindah ke Rest Area Gunung Mas.
Pembangunan rest area di dalam lahan seluas 7 hektare milik PT Perkebunan Nusantara VIII ini telah terjadi direalisasikan sejak tahun 2020-2021.
Rest Area Gunung Mas miliki kapasitas 516 kios terdiri dari 100 kios untuk peniaga basah seperti sayur kemudian buah, dan juga 416 kios untuk peniaga kering seperti oleh-oleh dan juga camilan. Masing-masing kios mempunyai luas 11 meter persegi baik basah maupun kering.
Artikel ini disadur dari Besok, Pj Bupati Bogor paparkan konsep penataan Puncak ke Wapres




