JAKARTA – Dana Moneter Internasional ( IMF ) menilai ekspansi BRICS telah seharusnya mendapatkan dukungan, lantaran berdampak positif terhadap perekonomian global. Pernyataan IMF merespons keinginan Turki yang digunakan tertarik bergabung dengan kelompok negara-negara tumbuh di tempat di BRICS.
Turki menjadi negara terbaru yang dimaksud secara resmi mengajukan keanggotaan BRICS pada awal September. Pertama kali didirikan pada tahun 2009 oleh Rusia, China, India serta Brazil, BRICS semata-mata butuh satu tahun untuk memperluas keanggotaan dengan bergabungnya Afrika Selatan.
Ekspansi BRICS berlanjut di tempat tahun 2024, ketika group ini tumbuh semakin sangat jauh dengan merapatnya beberapa negara berprogres utama mencakup Mesir, Iran, Uni Emirat Arab (UEA), serta Ethiopia.
Sebelumnya Presiden Rusia, Vladimir Pemimpin Rusia mencatat, bahwa ada 34 negara sudah menyatakan minat pada BRICS, lalu diskusi terus berlangsung tentang kemitraan potensial.
Ditanya apakah IMF mengawasi BRICS sebagai sesuatu yang mana berbahaya, Kozack menjawab, “pandangan kami bahwa peningkatan lalu perluasan kerja mirip internasional dan juga memperdalam hubungan perdagangan kemudian pembangunan ekonomi di dalam antara kelompok negara harus disambut kemudian didorong,” ungkapnya.
Terutama jikalau ditujukan untuk “mengurangi fragmentasi dan juga menurunkan biaya perdagangan dan juga investasi” di dalam antara negara-negara yang tersebut berpartisipasi. Dia juga menambahkan, bahwa “keputusan untuk bergabung dengan inisiatif semacam itu adalah langkah berdaulat dari masing-masing negara anggota.”
Ankara sebelumnya sudah menegaskan haknya untuk menjalin hubungan dengan negara atau organisasi internasional manapun yang dipilihnya. Turki menyatakan, bahwa keterlibatannya dengan BRICS atau Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) tidaklah mengganggu komitmen yang mana lain, termasuk NATO.
“Kami tak menganggap BRICS sebagai alternatif untuk struktur lain. Kami menganggap semua struktur lalu aliansi ini miliki fungsi yang dimaksud berbeda,” kata Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan sebelumnya.
