Jakarta – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, mengkritisi proyek ambisius pemerintah yakni kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang akhirnya menimbulkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merugi. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), misalnya, sepanjang tahun setelah itu sudah pernah menelan kerugian hingga Simbol Rupiah 7,12 triliun.
Faisal menafsirkan kerugian itu muncul akibat penugasan proyek kereta cepat dari pemerintah yang tersebut melampaui kemampuan BUMN. Jika hal ini diteruskan, menurut dia, satu per satu perusahaan pelat merah akan tumbang.
Bila bukan dibereskan, kata dia, permasalahan itu juga akan berlanjut di dalam era pemerintahan Prabowo Subianto. “Meledak satu-satu,” kata Faisal, ditemui ke sebuah hotel pada kawasan Kuningan, Ibukota Indonesia Selatan, Selasa, 16 Juli 2024.
Tak cuma Wijaya Karya, Faisal memprediksi PT Kereta Api Indonesia (KAI) berkemungkinan merugi akibat proyek sepur kilat dengan nilai kerugian mencapai Rupiah 108 triliun. Untuk Januari 2024 lalu, KAI telah terjadi memangkas layanan kereta Argo-Parahyangan lantaran kinerja Whoosh yang tak membaik.
“Maksimal lima tahun ia nyerah, kalau lima tahun begini terus,” kata ekonom senior UI itu. Bila demikian, negara harus mengambil alihnya secara keseluruhan.
Pemaksaan proyek kereta cepat yang mana melampaui kemampuan BUMN itu juga, menurut Faisal, akan menyebabkan pemerintah setiap tahun harus menyuntik modal dari Anggaran Pendapatan lalu Belanja Negara (APBN). Tahun depan, 16 BUMN akan disuntik Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai total Mata Uang Rupiah 44,24 triliun.
Adapun Direktur Utama Wijaya Karya, Agung Budi Waskito, sebelumnya menyatakan kereta cepat berubah menjadi salah satu aspek asal-mula kerugian yang digunakan dialami perusahaannya. Sepanjang 2023, perseroan memang benar merugi akibat beban bunga tinggi, namun kerugian WIKA lainnya disebabkan oleh PT Pilar Sinergi BUMN Tanah Air (PSBI).
PBSI merupakan anak usaha PT Kereta Api Indonesi (Persero) selaku pemilik mayoritas saham PT KCIC, yakni mencapai 60 persen. Namun Wijaya Karya menguasai 38 persen saham PSBI.
Agung mengutarakan merugikan perseroan akibat membayar penyertaan untuk proyek kereta cepat, sehingga perusahaan harus menerbitkan obligasi yang digunakan menambah beban keuangan. Agung menyatakan dari penyertaan yang mana telah digelontorkan sebesar Simbol Rupiah 6,1 triliun.
“Kemudian yang dimaksud masih dispute (belum dibayar) sekitar Simbol Rupiah 5 triliun sehingga hampir Rp12 triliun,” kata ia pada waktu rapat dengan Komisi VI DPR, Hari Senin 8 Juli 2024. WIKA mencatatkan kerugian Mata Uang Rupiah 7,12 triliun pada 2023. Angka itu membengkak 11,86 persen berbeda dengan tahun sebelumnya sebesar Simbol Rupiah 59,59 miliar.
HAN REVANDA PUTRA | ADIL AL HASAN
Artikel ini disadur dari BUMN Rugi karena Kereta Cepat Whoosh, Faisal Basri: Bom Waktu untuk Pemerintahan Prabowo
