Jakarta – MENJELANG Joko Widodo lengser pada periode kedua kekuasaannya, 20 Oktober nanti, kami memutuskan untuk memeriksa janji-janjinya, mengawasi apa yang digunakan sudah ia perbuat, dan juga menyajikannya di sebuah edisi khusus. Edisi khusus 10 Tahun Jokowi ini terbit untuk memperingati penetapan Komisi Pemilihan Umum berhadapan dengan kemenangan Jokowi di pemilihan presiden 2014 pada 22 Juli. Mulai hari ini lalu besok, Tempo.co akan menurunkan Edisi Khusus 10 Tahun Pemerintahan Jokowi.
Dalam 10 tahun terakhir, kedudukan cadangan devisa naik-turun. Pada akhir 2014, cadangan devisa tercatat US$ 111,86 miliar. Penghujung 2022, cadangan devisa turun berubah menjadi US$ 137,23 miliar serta di akhir 2023, naik lagi berubah jadi US$ 146,38 miliar.
Per Juni 2024, BI melaporkan cadangan devisa sebesar US$ 140,17 miliar. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyebutkan faktor-faktor pendorong meningkatnya cadangan devisa akhir Juni.
“Dipengaruhi oleh penerimaan pajak kemudian jasa dan juga evakuasi pinjaman luar negeri pemerintah, pada sedang keperluan stabilisasi nilai tukar rupiah sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian lingkungan ekonomi keuangan global,” kata Erwin pada penjelasan resmi pada Jumat, 5 Juli 2024.
Sementara Kepala Departemen Pengelolaan Moneter juga Aset Sekuritas Bank Nusantara (BI) Edi Susianto menjelaskan, pinjaman valas pemerintah juga penerimaan pajak pemerintah di bentuk valas akan menambah cadangan devisa. Sementara pembayaran utang luar negeri pemerintah akan mengempiskan cadangan devisa.
“Stabilitas nilai tukar sanggup menambah dan juga menurunkan cadangan devisa,” kata Edi pada Kamis, 26 Juli 2024.
Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengutarakan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Negeri Paman Sam dapat berimbas pada naiknya nilai beberapa jumlah komoditas yang dimaksud bersumber dari impor, juga menggerus cadangan devisa. Pelemahan mata uang rupiah akan berdampak pada biaya komoditas minyak mentah, pupuk, hingga alat elektronik.
“Pelemahan mata uang rupiah ini akan berdampak terhadap harga-harga komoditas. Salah satu adalah komponen komoditas impor seperti pupuk, alat elektronik, minyak mentah,” kata Ibrahim, diambil Sabtu, 15 Juni 2024.
Indonesia masih mengimpor minyak mentah sejumlah 200 ribu barel per hari. Jumlah impor ini, kata Ibrahim bisa jadi sekadar berkurang dikarenakan status yang digunakan terjadi. “Ini sudah ada terlihat dari BBM bersubsidi yang dimaksud semakin sulit, baik Pertalite maupun Biosolar. Bahkan, pada waktu ini dalam kota-kota besar pun juga sudah ada antre panjang,” tuturnya.
Direktur Next Policy Yusuf Wibisono mengungkapkan sudah ada saatnya pemerintah memfokuskan dua kebijakan yang selama ini terabaikan. Kebijakan ini untuk meningkatkan pasokan dolar Amerika Serikat untuk menguatkan rupiah kemudian bisa jadi untuk menambah cadangan devisa.
Pertama, menerapkan pajak tambahan melawan pendapatan tak terduga dari sumber daya alam atau disebut windfall tax. Pasca pandemi, biaya komoditas planet melonjak berjauhan di dalam berhadapan dengan biaya normal. Pecahnya konflik Rusia-Ukraina juga semakin mengerek tarif komoditas.
Sebagai eksportir komoditas, teristimewa batu bara kemudian minyak kelapa sawit, Nusantara mendapatkan berkah ini. Seperti ekspor batu bara tahun 2020 yang mana mencapai US$ 14,55 miliar, pada 2022 tembus US$ 46,74 miliar. Namun, keuntungan ini tidaklah dirasakan rakyat lantaran tak ada penerapan windfall tax. “Keuntungan dari windfall sepenuhnya dinikmati pengusaha,” kata Yusuf pada Selasa, 23 Juli 2024.
Opsi kebijakan kedua adalah pemberlakuan repatriasi devisa hasil ekspor (DHE). Kegagalan repatriasi DHE, kata Yusuf, menghasilkan upaya stabilisasi rupiah pada saat ini berbasis intervensi valas dengan cadangan devisa yang mana terbatas.
Di samping itu, juga beban melawan kenaikan suku bunga domestik harus ditanggung seluruh negeri. “Padahal, kita miliki bantalan kegiatan ekonomi yang dimaksud kuat untuk menjaga rupiah, yaitu surplus neraca perdagangan yang mana telah 50 bulan berturut-turut surplus sejak Mei 2020 senilai US$ 162,52 miliar.”
Yusuf mengatakan pemberlakuan repatriasi DHE sumber daya alam sangat krusial, lantaran nilainya signifikan kemudian lebih banyak besar dibandingkan cadangan devisa per Juni yang tersebut hanya saja US$ 140,17 miliar itu. “Ini berubah menjadi amat bukan bermoral ketika surplus neraca perdagangan kita demikian besar, namun tidaklah kembali ke di negeri, sehingga rupiah melemah,” ujar Yusuf.
ANNISA FEBIOLA
Artikel ini disadur dari Edisi Khusus 10 Tahun Pemerintahan Jokowi: Rupiah Melemah, Cadangan Devisa Bakal Tergerus?
