Etika Penyelenggara Negara Rapuh Akibat Kaderisasi Pemimpin Tak Berjalan

JAKARTA – Kerapuhan etika pengurus negara disebabkan lantaran proses kaderisasi pemimpin yang tersebut tak berjalan. Banyak pemimpin yang digunakan muncul sekarang tak melalui proses alami, muncul secara tiba-tiba hasil rekayasa politik.
Demikian disampaikan Guru Besar Sosiologi Agama Universitas Muhammadiyah Malang Syamsul Arifin di diskusi bertajuk “Kerapuhaan Etika Penyelenggara Negara: Etika Sosial kemudian Pendidikan” yang dijalankan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di area Universitas Negeri Malang, Jawa Timur.
Menurutnya, sejumlah pemimpin yang tersebut muncul tiada melalui proses alami, melainkan hasil rekayasa politik. Hal ini menyebabkan level kepemimpinannya dipertanyakan.
“Pemimpin yang mana sebenarnya diproyeksikan untuk mengambil alih peran kemudian menjaga, lalu mengatur dengan kemampuannya. Akan tetapi, pada waktu ini faktanya sejumlah orang yang tersebut datang secara mendadak dengan adanya rekayasa juga kemudian diusulkan menjadi pemimpin,” katanya, Selasa (3/9/2024).
Menurutnya fenomena ini mengonfirmasi pernyataan mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln yang digunakan mengatakan karakter seseorang mampu dilihat pada waktu diberi kekuasaan. Pergeseran paradigma kemunculan pemimpin ini menunjukkan adanya pengaruh negatif kekuasaan terhadap etik. “Kekuasaan mempunyai sifat adiktif lalu peluang merusak (corruptible),” ujarnya.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Budaya dan juga Perubahan Universitas Muhammadiyah Surakarta Yayah Khisbiyah. Menurutnya adanya kerapuhan etika berkaitan dengan rendahnya tingkat empati Warga di dalam Indonesia.
Hal itu dibuktikan melalui penelitian yang digunakan diadakan pada 2007 dan juga 2017 terhadap 4 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Jerman, lalu Israel. Penelitian yang dimaksud melibatkan anak usia Taman Kanak-Kanak (TK) itu menunjukkan, Indonesia berada pada barisan bawah, bahkan di area bawah Malaysia. “Rendahnya empati ini berkaitan dengan Korupsi terjadi disemua lini di dalam Indonesia,” ujarnya.
Rendahnya empati dan juga maraknya perkara korupsi, lanjut Yayah, juga berkaitan dengan teori psikologi bernama dari triad. Teori itu mengidentifikasi individu dengan tiga sifat kegelapan, yaitu narsisme, perilaku manipulatif, lalu sifat psikopat yang berkaitan dengan lemahnya empati.
Bersama dengan BPIP, Yayah sempat memproduksi model pembelajaran Pancasila yang lebih besar aplikatif untuk perguruan tinggi agar mengempiskan permasalahan etika tersebut.
“Pendidikan Pancasila pada era sekarang harus diadakan oleh dengan pendekatan yang digunakan mudah diakses serta bukan membosankan khususnya berfokus pada revolusi mental. Perguruan tinggi sejumlah yang tersebut berminat dengan pendekatan ini,” ujarnya.




