JAKARTA – Keluarga Bung Karno tak mempersoalkan melawan pendongkelan Soekarno dari jabatan Presiden Pertama RI. Mereka pun tak akan menuntut keadilan pada muka hukum menghadapi pendongkelan tersebut.
Hal yang dimaksud disampaikan putra sulung Bung Karno , Guntur Soekarnoputra , ketika menyampaikan sambutan di dalam acara penyerahan surat tak berlakunya TAP MPRS Nomor XXXIII Tahun 1967 oleh MPR RI terhadap keluarga Bung Karno, pada Gedung MPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, DKI Jakarta Pusat, Hari Senin (9/9/2024).
“Kami sekeluarga telah dilakukan bersepakat tidak ada akan mempersoalkan, apalagi menuntut ketidakadilan di area muka hukum terhadap apa yang pernah dialami Bung Karno yang dimaksud pada ketika ini,” kata Guntur.
Kendati demikian, Guntur berkata, keluarga lalu rakyat yang mana mencintai Bung Karno ingin adanya rehabilitasi nama baik ‘Bapak Bangsa’ itu melawan tuduhan pengkhianat negara.
“Kami sekeluarga serta rakyat Indonesia yang tersebut patriotik, nasionalis yang mana mencintai Bung Karno inginkan pada waktu ini adalah rehabilitasi-rehabilitasi nama baik Bung Karno, berhadapan dengan kuduhan sebagai seseorang pengkhianat bangsa,” tutur Guntur.
Guntur pun menjelaskan, keinginan itu tidak hanya saja untuk nama baik Bung Karno maupun anak hingga cicitnya. Lebih penting dari itu, semua adalah bagi kepentingan perkembangan mental lalu karakter bangsa khususnya bagi generasi penerus bangsa ini.
“Bagaimana mereka dapat mengambil suritauladan dari para pejuang serta pemimpin bangsanya yang dimaksud terdahulu, apabila merek harus diajarkan bahwa proklamator kemerdekaan bangsa mereka itu sendiri adalah seseorang pengkhianat. Bagaimana logikanya?” katanya.
Kendati demikian, Guntur menyampaikan, keluarga Bung Karno telah lama setuju untuk memaafkan melawan semua hal yang tersebut terjadi. Tujuannya, kata dia, untuk persatuan juga kesatuan bangsa juga demi masa depan generasi muda yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan negara ini.
“Kami sekeluarga telah terjadi bersepakat untuk, catat, memaafkan semua yang mana terjadi di area masa lalu menyangkut perlakuan terhadap diri Bung Karno juga keluarganya. Akan tetapi kami bukan ingin apa yang dialami oleh Bung Karno yang dimaksud tiada boleh lagi terjadi pada siapa pun juga setiap warga negara, termasuk terhadap individu pemimpin bangsa sekalipun, harus diperlakukan serupa di tempat mata hukum, sekali lagi, harus diperlakukan sebanding di dalam mata hukum,” tandas Guntur.
