JAKARTA – Menjadi hal yang digunakan wajar apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ada memiliki power lalu semata-mata orang biasa pasca tidak ada lagi menjabat sebagai presiden. Hal ini ditegaskan oleh pendukung Prabowo Subianto, Haikal Hassan.
Penyampaian ini disampaikan Haikal Hassan menanggapi pernyataan politikus PDIP, Adian Napitupulu, di acara Rakyat Bersuara dalam iNews, Selasa (17/9/2024).
“Kalau tadi Bang Adian bilang pasca 20 Oktober Pak Jokowi tak punya wewenang, itu ya memang benar begitu, setiap presiden selesai ya udah selesai begitu. Terus apa yang tersebut mau dinaikin gitu loh,” ucap Haikal.
Haikal memandang, PDIP seharusnya terlibat bertanggung jawab menghadapi beragam fenomena yang mana terjadi mendekati lengsernya Jokowi.
“Kalau Bang Adian meninjau ada sesuatu yang mana enggak beres di tempat negara ini, mestinya jangan lihat sekarang dong, yang mana sama-sama Pak Jokowi selama 9 tahun lebih lanjut itu siapa? Ya PDIP, masa PDIP lepas tangan,” katanya.
Haikal pun meminta, untuk bukan menumpahkan segala kesalahan terhadap Jokowi. “Jangan sampai kesalahan ini ditumpahkan ke orang gitu loh. Yang 9 tahun 3 bulan ini sama-sama Pak Jokowi itu siapa?” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi Indonesia pada waktu ini sudah ada sangat hancur dari sisi korupsi. “Jangan pura-pura cuci tangan, lepas diri, negara ini telah hancur lebur dari sisi korupsi, terus KPK punya daftar yang mana paling sejumlah korupsinya itu partai apa. Saya enggak tanya Adian, saya tanya partainya,” tegasnya.
Haikal juga mempertanyakan sikap DPR yang dimaksud tak kunjung mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang digunakan sudah pernah diminta oleh Jokowi.
“Kenapa sampai sekarang yang digunakan diminta oleh Pak Jokowi Undang-Undang Perampasan Aset, kenapa ketum Anda itu bukan menyetujui, kenapa DPR enggak ngikutin,” ucapnya.
“Kalau itu disetujui, perampasan aset itu hanya sekali dari lima orang saja, Rp440 triliun balik di waktu sesaat,” lanjutnya.
Oleh dikarenakan itu, Haikal kembali menegaskan, hal yang tersebut normal bila Jokowi tidaklah lagi mempunyai kekuasaan pasca purnatugas.
“Itu normal. Presiden Soekarno yang mana kita hormati ketika beliau tidak ada lagi presiden kehilangan segalanya. Pak Harto almarhum yang kita hormati, ketika selesai jadi presiden sudah ada juga selesai, begitu juga Pak SBY, Bu Mega,” tandasnya.
