JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) periode 2014-2015 Andrinof Chaniago mengungkapkan kebijakan pemberian HGB juga HGU selama banyak tahun merupakan sesuatu yang dimaksud kebablasan.
Andrinof menilai pemodal atau para pelaku usaha akan otomatis tertarik untuk berinvestasi ke sebuah wilayah ketika mengawasi potensi bidang usaha di tempat kawasan tersebut. Alih-alih memberikan insentif untuk para investor, kebijakan yang dimaksud justru dianggap kelewatan.
“Tidak perlu itu (pemberian HGU dan juga HGB hampir 2 abad), itu kebablasan,” ujar Andrinov pada acara Peluncuran Buku ‘9 Alasan juga 8 Harapan Memindahkan Ibukota’ di dalam Kementerian PUPR, Rabu (14/8/2024).
Menurutnya, kesempatan perniagaan akan tercipta ketika sebuah biosfer hidup dan juga tumbuh di tempat sebuah wilayah. Maka yang penting untuk dipastikan adalah konstruksi lingkungan kota terlebih dahulu sebelum mengundang penanam modal masuk ke IKN.
“Biar sekadar nanti kalau kesempatan bidang usaha itu muncul otomatis penanam modal baru akan tertarik, yang digunakan saya ingatkan sekarang ga kemungkinan besar kan penanam modal masuk sekarang, berat,” kata Andrinof.
“Maka bangun rumah sakit, relevan, sekolah, relevan, supermarket, relevan, taman rekreasi tempat hiburan ASN, relevan. Tapi nyari, mengundang penanam modal yang tersebut mau taruh Rp50 triliun itu tidaklah logis,” tambahnya.
Seperti diketahui ketika ini otoritas mengeluarkan kebijakan untuk pemberian HGB (Hak Guna Bangunan) untuk calon penanam modal IKN selama 180 tahun, atau HGU (Hak Guna Usaha) selama 190 tahun. Harapannya skema ini menjadi insentif khusus bagi calon pemodal IKN sebagai pemanis alias pelaris investasi.
Mengingat porsi pembiayaan APBN dipatok hanya saja 20% dari proyeksi keperluan dana pengerjaan IKN sebesar Rp466 triliun hingga tahun 2045 mendatang. Sehingga porsi pembiayaan dari badan bisnis memegang harapan besar untuk keberlangsungan lalu keberhasilan proyek Ibukota baru tersebu
