Hal ini Tantangan Utama di Pembangunan Wisata di dalam Gorontalo

GORONTALO – Wisata Gorontalo mungkin saja tidaklah sepopuler tempat wisata lain di area Indonesia Timur. Namun, bila berbicara tentang potensinya, pariwisata di dalam provinsi ini sebetulnya sangat besar dan juga layak untuk didorong pengembangannya.
Berdasarkan data yang mana disampaikan Dinas Wisata Provinsi Gorontalo, sampai pada 2024, Gorontalo miliki setidaknya 71 wisata bahari, 28 wisata alam, 16 wisata buatan, 10 wisata budaya atau religi, 15 wisata sejarah, kemudian 20 destinasi wisata minat khusus.
Dari sisi akomodasi, Gorontalo miliki 59 hotel, 24 penginapan, 27 homestay, 229 rumah makan, juga 61 restoran lalu 47 cafe.
Tidak hanya sekali itu, Gorontalo juga cukup rutin menyelenggarakan event-event pariwisata untuk memasarkan prospek yang digunakan mereka milik. Terdapat 30 event yang tersebar dalam kabupaten/kota, kemudian tiga di dalam antaranya bahkan masuk pada kalender Kharisma Event Nusantara besutan Kementerian Wisata juga Kondisi Keuangan Kreatif.
Sayangnya, menurut Kepala Dinas Wisata Provinsi Gorontalo Aryanto Husain, pengembangan kemungkinan wisata pada Gorontalo dihadapkan oleh banyak tantangan. Persoalan pertama menyangkut anggaran pemerintah yang dinilai tidak ada ideal untuk mengupayakan pengembangan destinasi wisata.
“Karena keterbatasan anggaran pemerintah, kami sulit sekali merubah wajah destinasi wisata dalam sini. Solusinya kita terus mengupayakan masuknya penanaman modal pada sektor pariwisata,” kata Aryanto pada waktu ditemui di dalam Kantor Gubernur Provinsi Gorontalo, baru-baru ini.
“Ini sedang coba kita bangun bagaimana memberdayakan sektor perusahaan pada pariwisata ini dengan menggandeng dinas penyertaan modal untuk pelatihan menyebabkan proposal bisnis. Prinsipnya kita harus mengarahkan untuk investasi,” sambungnya.
Tantangan selanjutnya terkait kolaborasi lintas sektor. Menurut Aryanto, sektor pariwisata harus mendapat dukungan dari kementerian kemudian lembaga terkait. Seperti konstruksi infrastruktur tentunya membutuhkan sinergi dengan Kementerian atau Dinas Perhubungan.






