Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan ia akan mengundang lagi pemodal asing untuk menanamkan modal dalam proyek Ibu Perkotaan Nusantara (IKN) setelahnya Upacara 17 Agustus 2024.
Kepala negara menekankan lagi bahwa telah lebih banyak dari 300 penanaman modal asing yang mana sudah ada tanda tangan perjanjian kerja sama.
“Yang sudah ada masuk akan mulai diundang lagi untuk mengawasi dan juga kita lihat memang sebenarnya pembaharuan kecepatannya (pembangunan) terlihat,” kata Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Ahad, 28 Juli 2024, diambil dari video yang mana diterima Tempo.
Jokowi mengemukakan bahwa sebelumnya pemodal masih mengawaitu regulasi yang digunakan ada pada Otorita IKN. Namun ketika ini, hambatan itu sudah ada selesai. Eks Pengurus Ibukota itu bukan merinci aturan mana yang tersebut dikeluhkan oleh penanam modal. “Nanti akan kita kumpulkan. Dan juga tanda tangan PKS-nya (perjanjian kerja sama) telah realisasi semua,” katanya.
Sampai ketika ini belum ada realisasi pembangunan ekonomi asing untuk IKN, walau pemerintah sudah ada menerima beratus-ratus nota kesepahaman (MoU) dan juga letter of intent (LoI) atau kesepakatan awal untuk kerja sama. Menteri Investasi/Kepala Badan Sinkronisasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan ini ketika menjawab pertanyaan di rapat sama-sama Komisi VI DPR, Selasa, 11 Juni 2024.
“Investasi yang mana masuk ke IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah penanaman modal PMDN (penanaman modal pada negeri) semuanya. Belum ada PMA (penanaman modal asing) yang mana melakukan groundbreaking,” kata Bahlil. Pemerintah, sejak 2022 sampai akhir 2024 ini akan mengeluarkan anggaran dari APBN sebesar Mata Uang Rupiah 72 triliun untuk perkembangan IKN.
Total penanaman modal yang digunakan masuk ke IKN sebesar Mata Uang Rupiah 49,6 triliun. Angka yang disebutkan berasal dari 32 institusi yang digunakan melakukan groundbreaking dari September 2023 hingga Maret 2024. Sampai pada waktu ini belum ada realisasi dana dari pemodal asing. Swasta sangat dibutuhkan di konstruksi IKN.
Pemerintah menetapkan komposisi anggaran pendapatan dan juga belanja negara (APBN) untuk membiayai proyek IKN cuma 20 persen dari total Rupiah 466,9 triliun. Artinya, pendanaan APBN untuk IKN sebesar Mata Uang Rupiah 90,4 triliun, sisanya kerja mirip pemerintah serta badan perniagaan dan juga pihak swasta.
Artikel ini disadur dari Jokowi Bakal Tagih Komitmen Investasi Asing untuk IKN setelah 17 Agustus
