JAKARTA – Deputi Transportasi serta Infrastruktur Kementerian Koordinator Area Kemaritiman lalu Pengembangan Usaha (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin menjelaskan urgensi optimalisasi penyediaan unsur bakar minyak (BBM) bersubsidi yang mana berkualitas atau rendah sulfur secara lebih tinggi tepat untuk mengatasi polusi udara juga penjaminan BBM bersubsidi bagi kelompok yang digunakan berhak dan juga membutuhkan.
“Rencana pemerintah adalah menyediakan BBM rendah sulfur tanpa meninggikan harga jual BBM. Sehingga penduduk mendapatkan akses BBM yang lebih besar berkualitas juga lebih tinggi bersih,” jelas Rachmat pada pernyataannya, dikutip, Hari Jumat (13/9/2024).
Baca Juga: Miris! Nelayan Pandeglang Tantangan Melaut Gegara Pembatasan BBM Subsidi
Menurut ia untuk menjalankan rencana yang dimaksud tanpa membebani publik ataupun negara, maka pemerintah bermaksud menyediakan BBM rendah sulfur yang digunakan tambahan tepat sasaran, yaitu terhadap golongan yang tersebut membutuhkan.
“Jadi golongan kelas menghadapi tak lagi berhak memanfaatkan subsidi BBM,” ujar dia.
Dia juga menegaskan tentang perasaan khawatir dampak penyesuaian penyaluran subsidi BBM terhadap beban sektor ekonomi rakyat kelas menengah. “Pada prinsipnya pemerintah memperhatikan kondisi tekanan ekonomi terhadap kelas menengah,” jelasnya.
Meski ketika ini belum dapat membeberkan detil peraturan yang digunakan sedang disusun pemerintah, ia menyampaikan, “Apabila menggunakan asumsi yang digunakan dilaporkan pada media, di dalam mana jenis kendaraan ebih dari 1400 cc tidaklah akan menjadi golongan penerima subsidi BBM maka dampak peraturan ini akan dirasakan kurang dari 7% populasi kendaraan,” jelasnya.
Rachmat mengingatkan beberapa poin yang digunakan melatarbelakangi rencana pemerintah untuk mengupayakan penyaluran BBM bersubsidi rendah sulfur secara tepat.
“Dalam lima tahun terakhir, pemerintah rata-rata menghabiskan 119 triliun setiap tahunnya untuk subsidi BBM. Hal ini artinya pajak warga tidaklah secara optimal tersalurkan lantaran tidaklah dinikmati golongan yang membutuhkan subsidi tersebut,” ujar dia.
Baca Juga: Pengamat UGM: BBM Subsidi Salah Sasaran Bebani APBN Rp90 Trilyun
Melihat tantangan tersebut, maka penambahan anggaran subsidi BBM tidaklah dapat menjadi solusi bijak, menimbang risiko amplifikasi penyaluran subsidi BBM yang tersebut tiada tepat. Hal ini menuntut pemerintah untuk mengambil langkah menyokong penyediaan BBM bersubsidi rendah sulfur yang tersebut tepat sasaran.
Di sisi lain, tantangan polusi udara yang dimaksud berkepanjangan menuntut pemerintah untuk mengambil gebrakan di memacu penyediaan BBM rendah sulfur yang digunakan lebih lanjut masif. Kemenko Marves menekankan, pada waktu ini sudah ada terdapat kilang minyak yang mana siap menyediakan solar rendah sulfur, khususnya di tempat wilayah Jakarta.
“Oleh sebab itu, penyediaan BBM Bersubdisi rendah sulfur akan dijalankan secara bertahap, dimulai dari Ibukota sebelum nantinya berjalan secara nasional pada 2028,” kata dia.
