Terhadap bagian WK migas yang tersebut potensial namun idle, wajib dikerjakan upaya, tidak ada sanggup terus didiamkan
Jakarta – Kementerian Tenaga juga Informan Daya Mineral (ESDM) menerbitkan kebijakan agar kontraktor kontrak kerja mirip (KKKS) migas segera menggarap bagian wilayah kerja migas potensial, yang mana tidaklah diusahakan atau idle sebagai upaya optimalisasi produksi migas nasional.
Kebijakan yang disebutkan tertuang di Keputusan Menteri ESDM tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Mempunyai Peluang yang digunakan Tidak Diusahakan di Rangka Optimalisasi Produksi Migas.
Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto pada keterangannya ke Jakarta, Minggu, menyatakan kriteria bagian wilayah kerja (WK) migas potensial, yang idle yang dimaksud antara lain terdapat lapangan produksi yang selama dua tahun berturut-turut tiada diproduksikan atau terdapat lapangan dengan plan of development (POD) selain POD ke-1 yang mana tiada dikerjakan selama dua tahun berturut-turut.
Selain itu, kriteria lainnya adalah apabila terdapat rangka pada WK eksploitasi yang digunakan sudah pernah mendapat status discovery serta tak dikerjakan selama tiga tahun berturut-turut.
"Terhadap bagian WK migas yang digunakan potensial namun idle, wajib diwujudkan upaya, tidak ada bisa saja terus didiamkan. Saat ini, sedang diinventarisasi dan juga segera diambil upaya optimalisasi," ujarnya.
Menurut dia, setidaknya ada empat upaya optimalisasi yang tersebut nantinya dapat dilakukan.
Pertama, KKKS diminta segera mengerjakan bagian WK potensial yang idle tersebut.
"Sementara, di hal diperlukan perbaikan keekonomian dapat diajukan terhadap Kementerian ESDM melalui SKK Migas atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA)," tambah Ariana.
Optimalisasi kedua, KKKS mengerjakan bagian WK potensial yang tersebut idle melalui kerja mirip dengan badan bisnis lain untuk penerapan teknologi tertentu secara kelaziman bisnis.
Ketiga, KKKS mengusulkan bagian WK potensial idle untuk dikelola tambahan lanjut oleh KKKS lain sesuai ketentuan peraturan perundangan.
Keempat, KKKS melakukan pengembalian bagian WK potensial yang digunakan idle kepada Menteri ESDM, dengan mempertimbangkan kewajiban setelahnya operasi, kewajiban pengembalian data hulu migas, juga kewajiban lainnya, untuk selanjutnya ditetapkan kemudian ditawarkan berubah menjadi WK baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
"Keempat upaya-upaya yang disebutkan sesuai evaluasi, rencana, kemudian tata waktu yang digunakan direkomendasikan oleh SKK Migas atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA)," sebut Ariana.
Ia menambahkan pemerintah terus terlibat memacu peningkatan eksplorasi dan juga produksi migas.
Lelang blok migas dibuat lebih tinggi menawan dengan perbaikan ketentuan kontrak dalam antaranya yaitu bagi hasil kontraktor dapat mencapai 50 persen dari sebelumnya 15-30 persen.
"Pemerintah juga dapat memberikan insentif hulu migas di rangka menyokong keekonomian kontraktor," jelas Ariana.
Artikel ini disadur dari Kementerian ESDM terbitkan kebijakan agar kontraktor garap blok “idle”
