JAKARTA – Pengurus Pusat Pergerakan Pemuda (PP GP) Ansor menyoroti langkah Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi tidaklah menyertakan hijab di standar pakaian untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri. GP Ansor menilai kebijakan yang disebutkan merupakan langkah mundur dari BPIP sekaligus mempermalukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di dalam akhir jabatannya.
“Ini langkah mundur. Kepala BPIP permalukan Presiden Jokowi,” ujar Ketua Lingkup Ketahanan Nasional serta Bela Negara Pimpinan Pusat GP Ansor, HM Syafiq Syauqi di keterangannya, Kamis (15/8/2024).
Diketahui, pada Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, lalu Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, tak menyertakan hijab untuk standar pakaian Paskribaka putri.
Aturan itu kemudian memicu kontroversi lantaran Paskibraka putri yang tersebut mengenakan hijab pada waktu diberangkatkan dari area terpaksa harus melepaskannya demi mengikuti aturan sesuai surat langkah tersebut. Apalagi, anggota Paskibraka juga diminta menyetujui secara resmi surat persetujuan untuk menaati aturan juga standar yang mana sudah ada dikeluarkan oleh BPIP.
Gus Syafiq menegaskan Indonesia memiliki putra bangsa terbaik yang tersebut menjadi pasukan Paskibraka dengan beragam budaya lalu keyakinan. Putusan Kepala BPIP yang dimaksud dinilai menjadi faktor utama polemik ini adalah bentuk kooptasi terhadap keberagaman.
“Presiden Jokowi sejak awal menggunakan 6 salam untuk menghormati segala keyakinan rakyat yang beragam. Putusan ini adalah bagian kooptasi keberagaman,” paparnya.
Oleh dikarenakan itu, ia memohonkan BPIP untuk menarik kembali Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan juga Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
“Untuk menghentikan polemik ini, segera cabut Keputusan BPIP. Revisi dengan keputusan-keputusan yang mana sanggup merangkul semua keberagaman,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menegaskan pihaknya bukan memaksa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 melepas jilbab. Hal itu merespons tuduhan terhadap BPIP terkait pemaksaan melepas jilbab pada ketika pengukuhan Paskibraka.
