JAKARTA – Menteri Koordinator Sektor Kemaritiman juga Penyertaan Modal (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mencatat Katalog Elektronik (e-Katalog) mampu menghemat anggaran negara hingga banyak triliun. Jumlah yang disebutkan dibukukan selama satu tahun terakhir.
Menurutnya, satu pembelian item atau barang melalui e-Katalog bisa saja menghemat dana hingga 40 persen. Meski begitu, Luhut enggan merinci nominal atau hitungan pasti dari anggaran yang digunakan ditekan tersebut.
“Sekarang anda tak tahu selama setahun terakhir ini berapa ratus triliun yang digunakan dihemat KPK, coba dihitung berapa ratus triliun, satu komputer Odo (Deputi Area Wisata juga Sektor Bisnis Kreatif) lapor ke saya satu pembelian laptop, satu item itu dapat menghemat 40 persen dari berapa triliun,” ujar Luhut ketika turnamen Temu Bisnis P3DN VIII, ICE BSD, Selasa (17/9/2024).
Adapun, jumlah total item atau komoditas yang mana tersedia pada e-Katalog naik signifikan. Hingga ketika ini angkanya menyentuh 9,4 jt item yang digunakan telah melakukan registrasi di tempat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa pemerintahan (LKPP).
Luhut menyebut, pemerintah akan mengelompokan 9,4 jt item tersebut. Selain itu, otoritas akan segera menyusun kebijakan lapangan usaha berdasarkan jumlah keseluruhan item yang dimaksud terdaftar di area e-Katalog.
“Sekarang kita lagi mengelompokan itu macam-macam 9,4 jt itu, sehingga itu akan melahirkan satu lapangan usaha policy yang nanti akan kita merancang industri-industrinya untuk mensuplai ke e-Katalog kemudian kebutuhan,” paparnya.
“Teman-teman sekalian 9,4 jt itu tidak nomor yang mana kecil, jadi sebenarnya saya ungkapkan juga terhadap bapak Presiden ‘Pak 9,4 jt ini kita sudah ada bisa saja bikin sektor policy kita’ jadi item apa belaka dari 9,4 jt ini kelompokkan, yang dimaksud kita bangun industrinya supaya itu betul-betul mereka itu captive market di area pada e-katalog tadi,” beber dia.
Di lain siai, Luhut menilai e-Katalog atau program belanja online milik pemerintah sanggup menjaga dari langkah pidana korupsi. Pasalnya, sistem ini dapat dipantau secara terintegrasi melalui digitalisasi.
Dia memandang, dengan e-katalog versi 6 yang dimaksud diperkenalkan pada Maret 2024 lalu, perkara anomali tarif sanggup terpantau. Sehingga, pihak tertentu tidak ada dapat melakukan kecurangan yang digunakan merugikan negara.
