Industri Media Mancanegara Sebut Menkominfo Budi Arie sebagai Menteri Giveaway, Didesak Mundur Pasca PDNS Diretas
Jakarta – Menteri Komunikasi lalu Informatika Indonesi atau Menkominfo Budi Arie Setiadi menghadapi seruan untuk mengundurkan diri menyusul serangan ransomware terhadap pusat data nasional sementara. Sengkarut itu menuai sorotan dalam beberapa media luar, satu di antaranya media jika Singapura, Channel News Asia (CNA) yang mengumumkan Budi Arie sebagai menteri giveaway yang didesak mundur dari jabatannya oleh publik.
Sebelumnya, diambil dari Channel News Asia, serangan ini memengaruhi 239 lembaga ke Indonesia, salah satunya 30 kementerian juga lembaga pemerintah. Karenanya, pada Rabu, 26 Juni 2024 organisasi penduduk sipil yang digunakan berbasis di Bali, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menciptakan petisi lewat Change.org yang mendesak Budi mengundurkan diri. Hingga awal Juli 2024, petisi itu telah lama ditandatangani lebih banyak dari 18.000 warga pada kurun waktu seminggu sejak dibuat.
Menyoroti kabar tersebut, Channel News Asia menyebut Menkominfo Budi Arie sebagai menteri giveaway, CNA juga mengutip pernyataan Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden Sekar Arum yang digunakan menduga Budi berubah menjadi menteri oleh sebab itu menggalang Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada waktu pemilihan raya 2014 juga 2019. “Jangan sampai ada ‘giveaway‘ seperti ini terus (Jabatan) ini sikap yang dimaksud sangat strategis dikarenakan kita tidak ada dapat dipisahkan dari dunia digital,” kata Nenden.
Seperti diketahui Budi Arie sebelumnya merupakan Ketua Relawan Projo, juga ia diangkat Jokowi kemudian menggantikan Johnny G Plate yang dimaksud tersangkut hambatan korupsi menara BTS 4G.
Serangan ransomware ini mengakibatkan hilangnya data, gangguan jiwa terhadap akses data publik, kemudian melambatnya layanan online dari institusi yang terdampak. Selain itu, peretasan ini juga mengganggu layanan imigrasi di antaranya yang digunakan berkaitan dengan visa, izin tinggal serta pengajuan paspor online. Pada 21 Juni, berlangsung antrian panjang di Bandara Soekarno-Hatta Ibukota Indonesia dikarenakan pemeriksaan paspor harus dilaksanakan secara manual setelahnya sistem otomatis mati.
Silmy Karim, Direktur Jenderal Imigrasi Indonesia, mengutarakan Hari Jumat kemudian bahwa sistemnya sudah pernah pulih sepenuhnya. Namun, bukan semua data berhasil dipulihkan untuk beberapa lembaga imigrasi, katanya.
Lebih lanjut, Hinsa Siburian, Ketua Badan Keselamatan Siber Nusantara (BSSN), mengemukakan 98 persen data yang dimaksud disimpan ke pusat data yang disusupi belum dicadangkan.“Secara umum kami mengamati permasalahan utama adalah tata kelola dan juga tak ada solusi lain,” katanya pada sidang parlemen pada 27 Juni, seperti dilansir Channel News Asia pada Senin, 1 Juli 2024.
Di sisi lain, beberapa anggota parlemen membantah pernyataan tersebut. “Jika bukan ada bantuan, itu bukanlah berarti kurangnya tata kelola,” kata Meutya Hafid, ketua komisi yang mana mengawasi insiden tersebut. “Itu kebodohan,” kata dia, pada Senin, 1 Juli 2024.
Juru bicara Badan Siber serta Sandi Negara (BSSN) Ariandi Putra mengungkapkan sengkarut di dalam PDNS ini disebabkan oleh serangan ransomware LockBit 3.02 yang pernah melakukan serangan siber ransomware ke Bank Syariah Negara Indonesia (BSI).
LockBit dikenal sebagai kelompok peretas yang digunakan berpartisipasi juga berbahaya. Komunitas ini diduga beroperasi dalam Eropa Timur. Sejumlah perusahaan besar di beberapa negara sempat berubah menjadi orang yang terluka ransomware mereka, seperti perusahaan pertahanan besar Prancis, Thales Group.
Pusat data nasional yang terkena dampak menyimpan informasi penting diantaranya data kependudukan seperti nama, alamat, nomor identitas diri, lalu data keluarga. Ini adalah juga menyimpan informasi spesifik sektor, seperti kegiatan keseimbangan nasional kemudian kurikulum pendidikan.
NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI I YUDONO YANUAR
Artikel ini disadur dari Media Asing Sebut Menkominfo Budi Arie sebagai Menteri Giveaway, Didesak Mundur Pasca PDNS Diretas
