JAKARTA – Menteri Energi kemudian Informan Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengakses pengumuman mengenai pernyataan Menteri Koordinator Area Kemaritiman serta Pengembangan Usaha (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang mana menilai adanya ketidaksesuaian regulasi dan juga mengakibatkan ketidakhadiran penanaman modal migas selama 30 tahun terakhir.
“Enggak, tidak itu,” tegas Menteri ESDM, Arifin ketika ditemui usai Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI – DPD RI, Sidang Paripurna DPR RI Tahun 2024 yang tersebut diselenggarakan dalam Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Hari Jumat (16/8/2024).
Menurutnya, hal ini berawal sejak 2012, dimana pada waktu itu diadakan pengeboran besar-besaran yang dimaksud menghabiskan dana hingga USD2,5 miliar.
“Jadi waktu itu tahun 2012, dulu kita sempat pick. Terus kemudian tahun 2012, kejadian udah ngebor besar, habis USD2,5 miliar terus Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) itu dry hole. Nah kemudian juga dari situ dalam tempat-tempat lain sudah ada mulai ketemu sumber-sumber baru. Jadi, merek (KKKS) pada pindah,” tuturnya.
Arifin mengatakan, hal itulah yang tersebut kemudian menyebabkan persaingan antara wilayah yang tersebut miliki kebijakan fiskal yang dimaksud menguntungkan dengan yang mana kurang menguntungkan. “Karena pasti milihnya yang digunakan itu, kan? Makanya kita harus memperbaiki kebijakan untuk mampu menarik penanaman modal lagi,” tegasnya.
“Tapi sekarang, Alhamdulillah, ya. Mungkin berbagai yang digunakan ketemu potensi,” pungkasnya.
Sebelumnya Menteri Koordinator Lingkup Kemaritiman kemudian Penanaman Modal (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menyinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait adanya ketidaksesuaian regulasi yang tersebut akhirnya mengakibatkan ketidakhadiran penanaman modal baru dalam sektor migas selama 30 tahun terakhir.
“Jadi saya juga menyatakan terhadap rekan kita dari Menteri Keuangan, ada sesuatu yang digunakan salah dengan kalian, 30 tahun tidak ada ada investasi, pasti ada yang salah dengan peraturannya,” jelasnya ketika ditemui di Supply Chain & National Capacity Summit 2024 yang dijalankan pada Ibukota Convention Center, Senayan, Rabu (14/8/2024).
Oleh lantaran itu, Luhut menegaskan perlu adanya perbaikan hingga pembaharuan peraturan agar selaras dengan permintaan investasi. Sebab menurutnya, apabila tak ada pihak yang dimaksud tertarik berinvestasi, maka hal itu mencerminkan adanya permasalahan di dalam pada negeri.
