Jakarta – Kepala Lingkup Advokasi Perhimpunan Pendidikan kemudian Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri mengkhawatirkan nasib guru pasca Kementerian Pendidikan, Studi lalu Teknologi (Kemendikbudristek) mengahapus jurusan IPA, IPS kemudian Agama pada Sekolah Menengah Atas (SMA) pada implementasi Kurikulum Merdeka.
“Memang ada persoalannya. Pertama, saat ini diterapkan dalam sekolah anak boleh memilih sesuai dengan pilihan pelajaran masing-masing. Tapi kenyataannya sekolah ini telah menyediakan menu paket pilihan,” kata Iman terhadap Tempo pada Jumat, 19 Juli 2024.
Iman mengatakan, biasanya sekolah akan menyiapkan paket pilihan pelajaran apa cuma yang dimaksud harus diambil dengan alasan ketersediaan kelas. “Ini harus dilihat kapasitas kelasnya ada berapa,” ujarnya.
Hal itu dikarenakan sekolah akan datang cenderung menyesuaikan sumber daya manusia (SDM) atau guru. “Boleh jadi ketika siswa memilih, dibebaskan memilih. Maka guru-guru yang disebutkan tak akan mendapatkan jam mengajar,” tuturnya.
Selain itu, kebijakan ini juga akan menghasilkan guru akan kekurangan jam mengajar. Sebabnya, siswa cenderung memilih mata pelajaran sesuai minatnya, sehingga nantinya akan segera ada mata pelajaran yang tersebut dihindari.
Iman takut kebijakan itu akan berpengaruh terhadap guru yang mana tak kebagian jam mengajar. Terutama berpengaruh untuk sertifikasi mereka. “Implementasi Kurikulum Merdeka akan terganggu teristimewa lantaran kebijakan cleansing guru honorer,” ujarnya.
Kurikulum Merdeka dengan implementasi penghapusan jurusan, menurut dia, akan datang membutuhkan tambahan tenaga pengajar. Padahal, Dinas Pendidikan DKI Ibukota melakukan pemutusan kontrak dengan kebijakan cleansing. “Idealnya ini akan ada berbagai simulasi kelas oleh sebab itu siswa bebas memilih,” tuturnya.
Kendati demikian, Iman setuju bahwa penghapusan jurusan ini dinilai lebih tinggi fleksibel bagi siswa karea bukan dikotak-kotakkan lagi dengan jurusan IPA, IPS atau Agama. Sehingga tidak ada ada diskriminasi prodi ketika hendak melanjutkan kuliah.
Kemendikbudristek baru sekadar mengumumkan menghapus penjurusan dalam jenjang Sekolah Menengah Atas atau SMA yang digunakan akan diterapkan pada tahun ajaran 2024/2025. Kepala Badan Standar Nasional Kurikulum juga Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Penelitian dan juga Teknologi atau Kemendikbudristek, Anindito Aditomo menjelaskan peniadaan jurusan dalam SMA merupakan bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka yang digunakan sudah ada diterapkan bertahap sejak 2021.
Sampai 2024, penerapan Kurikulum Merdeka telah mencapai 90 sampai 95 persen untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta SMA atau SMK.
“Pada kelas 11 serta 12 SMA murid yang sekolah menggunakan Kurikulum Merdeka dapat memilih mata pelajaran secara tambahan leluasa sesuai minat, bakat, kemampuan kemudian aspirasi studi lanjutnya,” kata Anindito dihubungi Tempo melalui instruksi singkat pada Jumat, 19 Juli 2024.
Dia menunjukkan bagi murid yang tersebut ingin melanjutkan kuliah ke bidang teknik bisa jadi memilih pelajaran seperti matematika, fisika tanpa mengambil pelajaran biologi. “Sebaliknya jikalau murid ingin mengambil kedokteran bisa jadi menggunakan jam pelajaran untuk mapel biologi kemudian kimia. Tanpa harus mengambil matematika tingkat lanjut,” paparnya.
Anindito berharap hal itu dapat tambahan membantu fokus siswa di merancang pengetahuan yang mana relevan untuk minat kemudian rencana studi murid selanjutnya.
Pilihan editor: Pengamat Kuantitas Pengangkatan Thomas Djiwandono Jadi Wamenkeu sebagai Kompromi Transisi
Artikel ini disadur dari P2G Khawatir Penghapusan Jurusan di Jenjang SMA Membuat Guru Kehilangan Jam Mengajar
