JAKARTA – Amerika Serikat atau Amerika Serikat disebut berada di dalam balik tersendatnya proses penyelesaian rencana G7 untuk memberikan pinjaman hingga USD50 miliar yang digunakan setara Rp769,5 triliun (Kurs Rp15.390/USD) untuk Ukraina. Pinjaman itu akan dibayarkan kembali terhadap sekutu Barat, dengan bunga dari aset- aset Rusia yang dibekukan pada lembaga-lembaga keuangan Barat.
Namun kabar terbaru seperti dilansir Euractiv, rencana memberikan pinjaman ke tanah Ukraina harus tertunda. Diketahui Uni Eropa kemudian Amerika Serikat bersama-sama membekukan aset Rusia sekitar USD300 miliar pada awal peperangan tanah Ukraina di area 2022.
Sejak pada waktu itu, negara-negara Barat mempertimbangkan untuk menggunakan dana yang disebutkan untuk membantu Ukraina. Gagal menyetujui penyitaan uang secara langsung, G7 akhirnya pada bulan Juni, memutuskan untuk memberi pinjaman USD50 miliar ke Ukraina, untuk kemudian pembayaran utang yang disebutkan lewat bunga dari aset Rusia yang digunakan dibekukan.
Dana itu akan berasal dari bunga yang digunakan dikumpulkan oleh aset Rusia yang digunakan tiada bergerak di dalam Barat, sebuah langkah yang dimaksud disebut Kota Moskow sebagai tindakan ilegal.
Namun menurut sumber Euractiv, Amerika Serikat sudah pernah menghambat proses penyelesaian rencana lantaran perasaan khawatir melawan pembayaran, yang digunakan tergantung pada seberapa permanen pembekuan aset.
Di bawah aturan Uni Eropa, blok yang dimaksud harus memperbarui sanksi yang memiliki target aset Rusia setiap enam bulan, serta membutuhkan persetujuan bulat dari semua 27 negara anggota untuk melakukannya.
Sumber-sumber diplomatik yang disitir oleh outlet berita mengklaim bahwa Hongaria, yang ketika ini memegang kepresidenan Uni Eropa bergilir selama enam bulan, pada titik tertentu dapat memveto menambah masa berlaku pembekuan.
Washington telah lama menuntut aset Rusia untuk tetap saja dibekukan meskipun ada peluang ketidaksepakatan di dalam pada blok tersebut. Demikian klaim yang dimaksud berasal dari sumber-sumber Euractiv.
Sehingga Barat dapat memanfaatkan dana yang mana tak bergerak selama yang digunakan dibutuhkan. Misalnya, sumber mengatakan, Amerika Serikat menyarankan untuk mengalihkan mekanisme sanksi blok UE menjadi 12 bulan atau lebih.
