Jakarta – Menteri Koordinator Area Kemaritiman juga Penyertaan Modal Luhut Binsar Landjaitan mengumumkan pemerintah sedang memfinalisasi pembentukan family office. Detail inisiatif itu ditargetkan pemerintah akan rampung sebelum Oktober 2024, bertepatan dengan transisi pemerintahan dari Joko Widodo atau Jokowi ke Prabowo Subianto.
Kepada para entrepreneur asing, Luhut mengatakan akan memberikan insentif pajak dengan kewajiban pembangunan ekonomi dari yang uang merek tanam ke Indonesia. Ihwal jumlah agregat minimum uang yang tersebut merek masukkan, nilai investasi, serta total pegawai family office, Luhut menyebut, itu hal teknis yang digunakan harus selesai sebelum peralihan pemerintahan.
“Saya kira itu masih teknis, tapi harus selesai sebelum Oktober ini,” ujar Luhut pada waktu ditemui awak media di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Ibukota Indonesia Pusat, Senin, 22 Juli 2024.
Luhut bercerita, beliau sudah pernah menemui pejabat-pejabat selevel kementerian di Uni Emirat Arab. Kepada Luhut, para pejabat Uni Emirat Arab itu berbagi pengalaman tentang pentingnya kepastian hukum untuk memperlancar arus masuknya pembangunan ekonomi ke negara itu. Di sana, ada pengadilan arbritase yang digunakan tak memungkinkan adanya banding. Hakim yang dimaksud mengadili pun merupakan hakim internasional.
Luhut menyampaikan pelajaran dari kunjungan ke Abu Dhabi juga Dubai terhadap Jokowi. Kepada kepala negara, Luhut memohon untuk meniru konsep pengadilan arbitrase dengan mendatangkan hakim dari Singapura, Abu Dhabi, atau Hongkong. Dengan begitu, kata Luhut, ada kepastian hukum bagi pendatang yang mana berinvestasi dalam Indonesia. “Saya lapor ke Presiden Jokowi, beliau juga kasih apresiasi,” kata dia.
Ekonom sekaligus Direktur Celios Bhima Yudhistira mengungkapkan pemerintah harus mengkaji lebih tinggi di rencana pembentukan family office. Menurut Bhima, bervariasi studi menunjukkan, negara yang digunakan menjadi tempat family office adalah negara surga pajak atau mampu memberikan tarif pajak super rendah.
“Apakah Negara Indonesia cuma dijadikan sebagai suaka pajak serta tempat pencucian uang, misalnya?” kata Bhima terhadap Tempo, Selasa, 2 Juli 2024.
Selain berkemungkinan berubah jadi suaka pajak kemudian tempat pencucian uang, ia cemas penanaman modal family office tidak masuk sektor riill, seperti untuk merancang pabrik. Namun, semata-mata untuk diputar pada instrumen keuangan, seperti pembelian saham kemudian surat utang.
Artikel ini disadur dari Pemerintah Sedang Finalisasi Family Office, Targetkan Sebelum Oktober 2024
