Jakarta – Platform satu pintu untuk memajukan lingkungan kebijakan masyarakat di Indonesia, Think Policy mengingatkan pemerintah berhati-hati merealisasikan rencana pembatasan subsidi komponen bakar minyak (BBM). Hal itu merespon wacana pembatasan subsidi BBM yang digunakan digulirkan dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman juga Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, dalam akun instagram pribadinya, mengumumkan pembelian BBM bersubsidi akan datang dibatasi per 17 Agustus 2024. Sejak padat diberitakan media, postingan yang disebutkan sudah ada tak tersedia lagi.
Menko Perekonomian Airlangga Hartanto mengutarakan hal senada. Ketua Umum Golkar itu mengungkapkan pembatasan BBM bersubsidi sedang dikaji. “Akan kita (bahas) rapatkan lagi,” katanya, Rabu, 10 Juli 2024.
Alih-alih menggulirkan wacana pembatasan subsidi BBM, direktur utama Think Policy, Andhyta Fireslly Utami menganggap pemerintah mestinya mereformasi kebijakan subsidi. Menurut Andhyta, selama ini subsidi BBM tiada efektif serta salah sasaran.
Dia mengatakan, kebocoran subsidi BBM tampak dari distribusi substansi bakar pertalite lalu solar yang digunakan sejumlah dinikmati kelas menengah atas. “Penghematan fiskal dari pengurangan subsidi seharusnya dialokasikan untuk acara yang mana mengupayakan warga kelas menengah bawah, rentan serta miskin,” kata Andhyta pada keterang tertoreh yang digunakan diterima Tempo pada Selasa, 16 Juli 2024.
Menurut Andhyta, agar tepat sasaran, anggaran subsidi BBM sebaiknya dipindahkan untuk bantuan dengan segera tunai (BLT). Dengan begitu, kata dia, alokasi dana subsidi bisa saja diawasi juga segera menyasar kelompok penduduk miskin. “Secara teknokratis, kebijakan ini miliki dasar dunia usaha juga lingkungan yang tersebut masuk akal. Namun, kita harus secara cermat mempelajari tantangan, kesempatan, lalu dampak implementasinya agar dapat disesuaikan dengan keinginan rakyat,” kata dia.
Lebih lanjut, kara Andhyta, kalaupun pembatasan alokasi anggaran untuk subsidi BBM diterapkan, pemberlakuannya harus bertahap dengan memprioritaskan sektor yang paling terdampak serta target kelompk warga yang digunakan jelas. “Selain BLT realokasi subsidi bisa saja diarahkan ke sektor produktif yang tidak ada terbatas pada manufaktur, pertanian, perikanan, lalu sebagainya,” katanya.
Pilihan editor: Anggaran Kompensasi Subsidi BBM Tahun Hal ini Diprediksi Naik, Hal ini Reaksi Pertamina
Artikel ini disadur dari Wacana Pembatasan Subsidi BBM, Think Policy Sarankan Pemerintah Alihkan Bantuan ke BLT
