JAKARTA – Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengungkap bahwa pendapatan negara dirancang untuk bisa saja mencapai Rp2.996,9 triliun pada tahun 2025. Hal ini disampaikan di acara Penyampaian RUU APBN 2025 yang diselenggarakan pada Kompleks Parlemen Jakarta, hari terakhir pekan (16/8/2024).
Jokowi merinci, pendapatan negara yang dimaksud akan terdiri dari penerimaan perpajakan dan juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rancangan pendapatan negara ini disebutnya akan tetap memperlihatkan menjaga iklim pembangunan ekonomi lalu kelestarian lingkungan dan juga keterjangkauan layanan publik.
“Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang mana terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun,” ungkap Jokowi pada Pidato Nota Keuangan RAPBN 2025 dalam Kompleks Parlemen Jakarta.
Lebih lanjut disampaikan, reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak kemudian peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan juga administrasi perpajakan, dan juga pemberian insentif perpajakan yang digunakan terarah kemudian terukur.
Menurut Jokowi, upaya peningkatan PNBP terus dijalankan melalui pengaplikasian teknologi untuk perencanaan dan juga pelaporan, penguatan tata kelola juga pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara kemudian sumber daya alam, juga menggerakkan perubahan layanan.
“Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap Produk Domestik Bruto atau Rp616,2 triliun yang dimaksud akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang mana aman serta dikelola secara hati-hati,” ujar Presiden.
Jokowi mengklaim, pemerintahan terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, menggerakkan kebijakan pembiayaan skema KPBU, termasuk penguatan Lembaga Pengelola Penanaman Modal (LPI), serta Special Mission Vehicle (SMV), juga peningkatan akses pembiayaan bagi penduduk berpenghasilan rendah, UMKM, serta Usaha Ultra Mikro.
“Tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 diharapkan dapat ditekan menjadi 4,5%–5%. Angka kemiskinan diturunkan pada rentang 7–8%. Rasio gini di kisaran 0,379–0,382. Angka Modal Manusia (IMM) pada level 0,56. Kuantitas Tukar Petani (NTP) ditingkatkan di tempat kisaran 115–120. Skor Tukar Nelayan (NTN) dijaga di tempat kisaran 105–108,” imbuhnya.
