Pj Pengelola Heru Budi Pertimbangkan Pengangkatan Seluruh Guru Honorer di Ibukota Indonesia Jadi KKI

Jakarta – Penjabat (Pj) Pemuka DKI Ibukota Heru Budi Hartono mempertimbangkan permintaan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak untuk mengangkat semua guru honorer ke kontrak kerja individu (KKI).

Heru mengemukakan pada waktu ini 4.127 guru honorer itu nasibnya sedang dipertimbangkan. “Ini yang tersebut nanti saya minta Kepala Disdik koordinasi dengan Sekda (bahas anggaran). Tentu dengan persetujuan DPRD,” kata Heru usai rapat paripurna pada Kantor DPRD DKI Ibukota Indonesia pada Kamis, 25 Juli 2024. 

Pertimbangannya menurut Heru harus segera diproses akibat akan lebih besar baik jikalau semua guru honorer diangkat pada 2024 ini. Sebelumnya, pembahasan itu telah lama dikerjakan pada 20 Juli 2024. Heru mengadakan rapat sama-sama Dinas Pendidikan untuk memutuskan memberi wadah untuk 4.127 guru honorer membuka pendaftaran Dapodik pada 2024 ini. Selain itu Pemprov membuka 1.700 kuota KKI.

“Kemarin kan kami lihat anggarannya 1.700 (kuota). Tapi usulan hari ini saya juga berpikir seperti itu (mengangkat semua guru honorer). Tapi mekanisme tahapan-tahapan keuangan kan harus dilalui,” kata Heru. 

Sebelumnya, Jhonny memohonkan semua guru honorer harus diangkat KKI lantaran APBD DKI DKI Jakarta sebesar Rupiah 81,7 triliun. Jika guru honorer digaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) maka masih cukup. UMP DKI Ibukota Indonesia pada waktu ini sekitar Mata Uang Rupiah 5,06 juta. Pertimbangannya, guru honorer ketika ini hanya saja digaji ada yang tersebut Simbol Rupiah 300 ribu, Rupiah 500 ribu atau berbeda-beda tergantung kebaikan kepala sekolah.

“Kita lihat prosesnya ya, tambahan baik seperti itu,” tuturnya.

Saat ditanya berapakah kisaran upah guru KKI. Heru meminta-minta menanyakan ke Dinas Pendidikan apakah penggajian sesuai UMP. 

“Nah itu teknis tanya serupa Dinas Pendidikan sesuai UMP,” tuturnya.

Sebelumnya, Jhonny memohonkan rute pengangkatan guru honorer kontrak kerja individu (KKI) nantinya tak usah melalui tes yang dimaksud panjang. Sebab, kata Jhonny, mereka sudah ada terbukti mengajar bertahun-tahun.

“Enggak usah, ngapain tes. Mereka sudah ada ngajar kok. Berarti kalau merek diterima mengajar telah punya pengalaman,” kata Jhonny dihubungi melalui telepon pada Selasa malam, 23 Juli 2024.

Dia menyatakan itu merespons persoalan rencana Dinas Pendidikan mencari solusi nasib guru honorer yang mana terkena kebijakan cleansing atau pemutusan kontrak sepihak.

Sebelumnya Dinas Pendidikan berencana membuka 1.700 kuota pendaftaran KKI pada Agustus 2024. Padahal jumlah keseluruhan guru honorer di dalam Ibukota Indonesia pada waktu ini 4.127 orang. Sisanya 2.427 diminta mengambil bagian mendaftar Pegawai eksekutif dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan kuota 1.900 orang. Mereka akan bersaing dengan guru diseluruh Indonesia. Kemudian sisanya lagi diminta mempersiapkan diri untuk pendaftaran tahun depan.

Jhonny menyatakan rencana itu terlalu ribet, lantaran anggaran pendapatan dan juga belanja wilayah atau APBD 2024 dianggap cukup untuk mengangkat 4.127 guru honorer apabila penggajiannya berdasarkan upah minimum provinsi atau UMP. Pada 2024 UMP Ibukota Indonesia pada waktu ini sekitar Rupiah 5, 06 juta. Alasan Jhonny meminta-minta semua guru honorer diangkat secara langsung lantaran akan berlangsung penumpukan dengan lulusan baru nantinya. Padahal guru yang dimaksud pensiun juga banyak.

“Anggaran kita (Jakarta) cukup sebesar Rupiah 81,7 triliun. Ini adalah tinggal bagaimana cara Dinas Pendidikan menyakinkan pimpinannya saja,” ujarnya.

Sejauh ini sepengetahuan Jhonny, APBD DKI DKI Jakarta dominan dihabiskan untuk sektor kesehatan juga pendidikan. Menurut dia, untuk dana-dana hibah mampu dialokasikan untuk menghentikan dana pengangkatan guru honorer. “Karena kasihan banget guru-guru DKI Jakarta ini digaji berdasarkan kebaikan kepala sekolah. Masak ada yang digunakan Mata Uang Rupiah 300 ribu, Mata Uang Rupiah 500 ribu, Rupiah 1 jt atau Simbol Rupiah 1,5 juta,” ujarnya.

Menurut dia, Pemprov DKI DKI Jakarta seharusnya berubah menjadi teladan yang tersebut baik untuk wilayah lain lantaran APBD-nya tertinggi, sehingga harus disertai dengan kesejahteraan guru yang digunakan terjamin. “Jadi memang sebenarnya kontrak guru honorer dihilangkan,” ucapnya.

Artikel ini disadur dari Pj Gubernur Heru Budi Pertimbangkan Pengangkatan Seluruh Guru Honorer di Jakarta Jadi KKI