JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) Tomsi Tohir menegaskan, pentingnya kepala desa memiliki kemampuan leadership untuk mengembangkan desa. Seorang kepala desa tidak ada hanya saja bertindak sebagai pemimpin formal, tetapi juga menjadi guru dan juga orang tua yang mana membimbing masyarakat.
“Kalau beliau (kepala desa) tak miliki kemampuan leadership meskipun di dalam tingkat desa, maka bukan akan tumbuh desa itu,” jelasnya pada Rapat Sinkronisasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Inisiatif Menguatkan Pemerintahan kemudian Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2024 di dalam Ibukota Indonesia diambil Hari Sabtu (17/8/2024).
Tomsi menyoroti isu subjektivitas kemudian prospek ketidakadilan yang tersebut harus diperbaiki di proses pendataan publik kurang mampu di area desa. Menurutnya, kepala desa yang dimaksud adil seharusnya mencatat dan juga memberikan bantuan berdasarkan keinginan masyarakat, bukanlah afiliasi kebijakan pemerintah atau dukungan pribadi. “Oleh sebab itu kepemimpinan kepala desa ini penting. Itu juga kita lihat kadang-kadang yang digunakan ini dapat, ini yang mana lebih lanjut miskin bukan dapat, ini dimulai dari pendataan di tempat desa,” ujarnya.
Tomsi juga menekankan pentingnya merancang sistem pengelolaan keuangan desa yang mana baik, transparan, kemudian akuntabel agar terhindar dari penyalahgunaan. Dana desa harus disadari bukanlah uang pribadi sehingga penggunaannya harus berdampak terhadap pembangunan desa. Dirinya juga memberikan atensi adanya kelompok-kelompok tertentu yang digunakan menanti pembagian ketika dana desa dikucurkan. “Ini bukanlah untuk dibagi-bagi begitu saja, tapi digunakan untuk faedah pengerjaan desa,” jelas Tomsi.
Tomsi juga menyerukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa melalui berbagai program. Hal ini seperti kegiatan Pemberdayaan Kemakmuran Keluarga (PKK) yang miliki kegiatan terkait kondisi tubuh ibu serta anak, juga kebersihan di tempat desa. Berbagai kegiatan itu penting mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal pada desa juga tak sedikit hidup miskin.
Selain itu, Tomsi juga menyokong percepatan peningkatan kegiatan ekonomi desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang digunakan efektif. Apalagi BUMDes dapat didukung dengan penyelenggaraan dana desa maksimal 40 persen. Ini adalah menunjukkan bahwa BUMDes diakui sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian desa.
“Tapi coba lihat berapa persen BUMDes kita yang dimaksud berhasil, cuma beberapa yang tersebut sanggup menghasilkan, yang dimaksud saya cuma ingat itu cuma lima atau enam, yang mana bisa jadi menghasilkan kembali miliki penghasilan di area melawan 5 miliar [rupiah] pada 1 tahun,” jelas Tomsi.
Tomsi berharap, penerapan P3PD dapat berjalan dengan baik dan juga menekankan pada kualitas, keberlanjutan, kemudian efektivitas program. Tomsi menegaskan bahwa keberhasilan acara tak hanya saja bergantung pada satu kali pelatihan, tetapi harus didukung oleh sistem pengawasan, pembelajaran berkelanjutan, dan juga evaluasi yang mana terus-menerus.
“Ini perlu dijadikan penekanan, kemudian ini akan berhasil kalau kita sama-sama bekerja kompak juga tiada berpikir ‘ini kan kabupaten saya kecil, tak berpengaruh,’ Tidak ada! Semua berpengaruh, serta inilah yang dimaksud namanya bakti kita bagi penduduk lalu Ibu Pertiwi ini, itu harus disadari,” ucpanya.
