JAKARTA – Menteri Energi juga Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan kedudukan pemerintah Indonesia di pemanfaatan batubara sebagai sumber energi harus masih sejalan dengan komitmen kebijakan Net Zero Emission (NZE).
Langkah konkrit yang dimaksud akan diambil terkait pemanfaatan batubara pada pembangkit listrik meliputi pengurangan secara bertahap dan juga penerapan Clean Coal Technology (CCT) pada pembangkit yang tersebut masih beroperasi.
“Seiring dengan upaya Indonesia menuju net zero, kami berjanji untuk meyakinkan keamanan pasokan energi di negeri tetap memperlihatkan terjaga. Batubara akan masih mempunyai perannya sesuai dengan bauran energi kita. Namun menuju net zero akan didukung oleh kebijakan, investasi, kemudian teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ramah lingkungan,” jelas Bahlil pada Acara Coaltrans Asia 2024 di area Bali, Awal Minggu (9/9/2024).
Terkait dengan kebijakan PLTU, lanjut Bahlil, pemerintah ketika ini sedang menyusun peta jalan pemensiunan dini PLTU berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Penguraian Tenaga Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.Sebanyak 13 PLTU direncanakan akan dipensiunkan secara dini secara bertahap dengan mempertimbangkan keekonomian dan juga bukan mengakibatkan gejolak kekurangan pasokan juga kenaikan nilai tukar listrik.
Sedangkan untuk PLTU yang mana beroperasi akan diterapkan teknologi CCT, antara lain dengan mengimplementasikan teknologi supercritical kemudian ultra-supercritical.
Terdapat 7 tujuh PLTU batubara yang mana sudah pernah beroperasi menggunakan teknologi supercritical lalu ultra supercritical dengan total kapasitas 5.455 MW, yaitu PLTU Cirebon (660 MW), PLTU Paiton 3 (815 MW), PLTU Cilacap 3 (660 MW), PLTU Adipala (660 MW), PLTU Banten/LBE 1 (660MW), PLTU Jawa 7 Unit 1 (1.000 MW) serta PLTU Jawa 8 (1.000 MW).
Pemerintah juga merencanakan untuk mengembangkan PLTU batubara dengan menggunakan teknologi boiler ultra-supercritical pada sembilan lokasi di dalam Pulau Jawa dengan total kapasitas sebesar 10.130 MW sampai dengan tahun 2028 atau sebesar 37,43 % dari total perencanaan PLTU batubara.
Selain menggerakkan PLTU menggunakan teknologi ramah lingkungan seperti CCT, Kementerian ESDM menggerakkan pula pelaksanaan cofiring (pencampuran material bakar) PLTU batubara dengan biomassa. Apalagi Indonesia memiliki peluang besar pada pengembangan sumber energi yang disebutkan lantaran memiliki perkebunan sawit yang dapat diolah menjadi biomassa. Strategi ini terbukti dapat menurunkan emisi yang dimaksud dihasilkan oleh PLTU.
Saat ini hampir 60% atau sekitar 91 GW pembangkit listrik Indonesia berasal dari batubara. Oleh akibat itu, pemerintah menyadari bahwa pengurangan pengaplikasian batubara sebagai sumber energi utama di tempat Indonesia perlu dijalankan dengan penuh kehati-hatian. Bahlil juga menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan transisi yang mana adil juga bertahap dengan mempertimbangkan kesejahteraan pekerja, masyarakat, serta sektor yang dimaksud bergantung pada batubara.
“Hal yang disebutkan termasuk mengembangkan strategi untuk melatih ulang pekerja, mendiversifikasi dunia usaha lokal, kemudian berinvestasi di dalam sektor baru yang dimaksud dapat menggantikan partisipasi dunia usaha batubara,” tutupnya.
