Ibukota – Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyatakan bahwa reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga lembaga multilateral bermetamorfosis menjadi prioritas diplomasi Indonesia ke bawah Menlu RI Sugiono hingga 2029.
“Upaya Nusantara menggerakkan reformasi PBB juga lembaga multilateral lainnya akan berubah menjadi prioritas lima tahun ke depan,” kata Wamenlu Dalam rencana diskusi “Dinamika juga Perkembangan Global Terkini: Geopolitik, Keamanan, lalu Sektor Bisnis Global” oleh The Yudhoyono Institute pada Jakarta, Minggu.
Menurut dia, kerangka institusi multilateral yang tersebut ada ketika ini seperti PBB juga Organisasi Perdagangan Bumi (WTO) masih mencerminkan situasi pasca-Perang Planet II, sehingga belum terlalu mewakili aspirasi serta kepentingan Negara-Negara Selatan (Global South) yang dimaksud semakin maju.
“Kenyataannya, tata kelola global ketika ini tidak ada mencerminkan keseimbangan, kekuatan, maupun realitas dunia. PBB misalnya, sudah ada tak lagi fit for purpose (sesuai tujuannya),” ucap Arrmanatha.
Untuk itu, Tanah Air senantiasa menggalakkan pergerakan reformasi multilateral lantaran meyakini bahwa sistem multilateral yang tersebut efektif harus dibuat lebih banyak inklusif, demokratis, representatif, juga adil.
“Dalam planet yang mana semakin multipolar, organisasi internasional harus mampu menghadirkan planet untuk keseimbangan,” kata dia.
Terlebih lagi, upaya diplomasi Nusantara terancam melemah jikalau tidak ada diiringi dengan inovasi tata kelola dalam tingkat global, ucap Wamenlu.
Arrmanatha juga memandang pengesahan Pakta Masa Depan (Pact of the Future) pada Majelis Umum ke-79 PBB tahun 2024 sebagai langkah awal melakukan langkah-langkah reformasi menyeluruh terhadap sistem multilateral.
Sesuai dengan komitmen nasional terhadap reformasi multilateral, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengusulkan salah satu butir reformasi PBB pada bentuk penambahan jumlah agregat anggota tetap Dewan Keamanan.
Dalam pidatonya di Diskusi Diplomasi Antalya 2025 pada hari terakhir pekan (11/4), Presiden Prabowo memandang DK PBB tak lagi mencerminkan realitas geopolitik dunia.
Pasalnya, negara-negara besar seperti India, Brasil, dan juga lainnya memiliki populasi serta peran signifikan, namun belum mendapat tempat yang setara di bentuk tertinggi PBB, kata dia.
Artikel ini disadur dari Reformasi multilateral, PBB prioritas diplomasi RI lima tahun ke depan
