Ibukota – Kebijakan Level Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Sektor Bisnis yang diselenggarakan di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang mana lebih besar fleksibel kemudian realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN diperlukan menyesuaikan dengan situasi dalam lapangan agar bukan menghambat daya saing lapangan usaha nasional dalam berada dalam persaingan global yang tersebut semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, lapangan usaha kita malah bisa jadi kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo di dalam hadapan para pelaku usaha serta pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang dimaksud berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar menggalang perkembangan sektor pada negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Level Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi materi baku, tenaga kerja, dan juga rute produksi dari di negeri yang digunakan digunakan pada sebuah komoditas atau jasa. Semakin tinggi nilai TKDN, artinya semakin banyak elemen lokal yang tersebut terlibat pada pembuatan hasil tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen pada negeri pada barang
- Komponen pada negeri pada jasa
- Gabungan komponen di negeri pada barang kemudian jasa
Salah satu tujuan utama acara TKDN adalah memberdayakan sektor pada negeri agar lebih besar kuat juga kompetitif. Sehingga, pemerintah telah lama menetapkan batas minimal TKDN yang tersebut harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan persyaratan Bobot Manfaat Organisasi (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang lalu jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, teristimewa bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman dan juga hibah.
Penerapan TKDN mengakibatkan sejumlah manfaat. Selain membantu menurunkan ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengakomodasi lebih lanjut berbagai tenaga kerja, menghemat devisa negara, lalu meningkatkan daya saing item lokal. Pengaplikasian produk-produk pada negeri tidak hanya sekali masalah kepentingan ekonomi, tapi juga perihal memulai pembangunan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang digunakan disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen di negeri bukanlah semata perihal hitungan atau regulasi. Ini adalah menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan kemudian teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tak hanya sekali menggalakkan lapangan usaha untuk memenuhi target bilangan bulat tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi sistem ekologi bidang lokal agar bertambah dan juga mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
