JAKARTA – Pendiri Lembaga Kajian Pembangunan Informan Daya Manusia-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam-PBNU) KH Helmi Ali Yafie menyoroti masih adanya pihak yang mana melakukan propaganda khilafah sebagai solusi sistem pemerintahan pada waktu ini. Ia membandingkan sistem kekhilafahan dengan praktik kerajaan yang mana umum pada wilayah Timur Tengah.
“Kalau kita kembali mempelajari sejarah ya, sistem Khilafah itu seringkali mengacu pada model yang mana dijalankan pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Abbasiyah, kemudian Fatimiyah. Dari masing-masing kelompok yang sempat memimpin, sebenarnya semua itu tak berjauhan berbeda dengan apa yang tersebut kita kenal sebagai sistem kerajaan,” kata KH Helmi Ali Yafie pada keterangannya dikutip, Hari Minggu (1/9/2024).
Menurutnya, ketidakpuasan rakyat Timur Tengah dengan sistem kekhilafahan memunculkan suatu pergerakan baru yang disebut dengan sufisme. Sufisme hadir sebagai sikap kritis terhadap gaya dan juga pola hidup keluarga kemudian kroni sang khalifah yang mana ketika itu bermewah-mewahan dan juga senang memamerkannya.
Anggota Badan Pengawas Perhimpunan Rahima menjelaskan Indonesia terbentuk sesuai dengan Pancasila juga UUD 1945. Landasan negara ini disepakati mengingat beragamnya latar belakang anak bangsa yang tersebut sama-sama mengambil bagian memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada masa lalu.
“Saya kira tiada ada Indonesia, seperti sekarang ini, kalau para pendiri bangsa itu tak sepakat. Model bernegara seperti sekarang inilah yang dimaksud telah dipilih. Terlepas dari kekurangannya, model bernegara Indonesia bisa saja dipertanggungjawabkan lalu faktanya tetap memperlihatkan eksis sampai sekarang,” kata KH Helmi.
Pengasuh Pondok Pesantren Al Taqwa, Pinrang, Sulawesi Selatan ini mengatakan, problem terbesar pada waktu ini yang dimaksud publik Indonesia rasakan sebenarnya adalah persoalan ekonomi. Dalam hal keagamaan, mayoritas orang Indonesia sudah ada terbiasa hidup di keberagaman suku, agama, juga budaya. Relatif sulit bagi ideologi seperti khilafah untuk masuk juga jadi pernyataan mayoritas di dalam Indonesia.
KH Helmi menerangkan ideologi khilafah itu tiada bisa jadi dikatakan mengacu terhadap Al-Qur’an dikarenakan praktik kekhilafahan sendiri berdasarkan pada tafsir sekelompok orang saja. Oleh sebab itu, menurutnya, bentuk negara RI sekarang ini adalah yang mana terbaik. Sebabnya, dengan bentuk ini Indonesia sanggup merangkum keberagaman, seperti pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
“Pastilah di dalam pada orang Indonesia yang dimaksud beragam ini ada perbedaan-perbedaan. Justru untuk memfasilitasi perbedaan ini, maka landasan negara bukan perlu diganti, dikarenakan selama ini relatif mampu merangkum keberagaman yang digunakan ada. Intinya, apa yang tersebut diterapkan pada Timur Tengah sana belum tentu bisa saja diterapkan di tempat sini, apalagi ideologi baru belum tentu menyelesaikan persoalan Indonesia,” kata Sekjen PB DDI periode 2015-2020 ini.
Rakyat Indonesia, terlebih lagi yang muslim, harus ingat bahwa perbedaan adalah keniscayaan yang tersebut telah termaktub pada Al-Qur’an. Jika sekadar Tuhan menghendaki manusia ini miliki latar belakang yang sama, tentu mudah belaka bagi Tuhan. Akan tetapi, manusia ditakdirkan di perbedaan agar masing-masing dari merek bisa jadi saling memahami, mengenali, kemudian menghormati.
Ia berharap agar warga Indonesia masih waspada terhadap provokasi yang digunakan mungkin saja ditemui berbarengan dengan kejadian tertentu yang menyita perhatian publik. Menurut KH Helmi, propaganda khilafah tidak ada lebih lanjut dari sekadar pembalikkan fakta sejarah yang mana dilebih-lebihkan tanpa mau jujur dengan segala kekurangannya.
Ia berharap penduduk Indonesia tidak ada bosan untuk terus belajar lalu mencari sandaran ilmu pada organisasi keagamaan yang tersebut telah dilakukan teruji kredibilitasnya, seperti Nahdlatul Ulama, Darud Da’wah wal Irsyad, juga Muhammadiyah.
“Oleh dikarenakan itu, sebenarnya tugas dari organisasi-organisasi agama dalam Indonesia itu diharapkan bisa jadi memberikan penjelasan tentang apa itu agama, kemudian bagaimana posisinya di suatu negara. Kemudian pula, bagi rakyat Indonesia agar mau mencari klarifikasi dari informasi yang tersebut beredar, khususnya mengenai propaganda khilafah, sehingga memiliki dasar rujukan yang digunakan kuat,” pungkasnya.
