JAKARTA – Bumi harus bersatu untuk mengekang munculnya ‘ robot pembunuh’ atau menghadapi ‘masa depan yang tersebut buruk’ dengan warga sipil di dalam mana pun berada di bahaya, kata pribadi pemimpin hak asasi manusia.
Seperti dilansir Daily Star, Sistem senjata otonom (LAWS) yang dimaksud dihasilkan kecerdasan buatan yang tersebut sedang dikembangkan mampu memilih serta menyerang target berdasarkan pemrosesan sensor tanpa campur tangan manusia.
Kemampuan ini memberikan kebebasan pada mesin sekaligus kemampuan untuk mengambil nyawa manusia dikarenakan target LAWS didasarkan pada data yang tersebut diterima juga diproses, tanpa ada unsur belas kasihan.
Drone LAWS sedang dikembangkan di tempat seluruh dunia dan juga telah lama digunakan pada medan peperangan dalam kawasan Afrika Tengah.
Senjata-senjata ini beroperasi tanpa memperhatikan hukum internasional dikarenakan tindakan untuk membunuh dibuat oleh robot, tidak manusia.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak para pemimpin dunia untuk melakukan penandatanganan perjanjian untuk menyetujui tidak ada menggunakan senjata LAWS.
Wakil Direktur Krisis, Konflik lalu Senjata Human Rights Watch (HRW), Mary Wareham menginginkan kebijakan pelarangan senjata yang dimaksud diambil pada Sidang Umum PBB bulan depan.
“Tanpa hukum yang tersebut jelas, dunia menghadapi masa depan yang dimaksud gelap dimana pembunuhan otonom oleh robot-robot ini membahayakan warga sipil di dalam mana pun merekan berada,” kata Wareham.
Menurutnya, para pemimpin dunia telah dilakukan menyadari bencana yang tersebut diakibatkan oleh penghapusan kendali manusia melawan sistem senjata.
