JAKARTA – Pusat Pelaporan juga Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ) mengklaim sudah ada mengirim laporan hasil analisis terkait Rencana Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di tempat Universitas Diponegoro (Undip) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2020. Namun laporan itu disebut tak digubris alias dicueki.
Hal ini terungkap pada waktu Deputi Pencegahan dan juga Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dicecar oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana ketika menjalani tes wawancara Capim KPK.
“Tadi (pernyataan) Pak Pahala menarik, ‘bagusnya semua kembali saling lapor’. Saya catat itu, bagus. Tapi faktanya laporan PPATK semata dicuekin banyak,” kata Ivan di tempat Kantor Kemensetneg, Jakarta, Rabu (18/9/2024).
Ivan pun mengambil contoh beberapa persoalan hukum yang sedang jadi sorotan belakangan ini. Termasuk adanya dugaan bullying terdiri dari pungutan yang mana dibebankan ke peserta didik baru PPDS Undip.
“Bapak paham kasus-kasus yang bubbling belakangan ini, begitu kita cek laporannya telah sejumlah di tempat KPK. Lalu PPDS itu yang tersebut terjadi dalam Undip itu kami telah lapor pada tahun 2022, di area kampus lain, sistemik. Menunggu bunuh diri dulu baru kita bereaksi, gitu?” Tanya Ivan.
Menjawab pertanyaan Ivan, Pahala Nainggolan mengakui laporan PPATK sangat berguna bagi KPK untuk mengungkap suatu perkara. Ia menggambarkan seperti tindakan hukum Rafael Alun Trisambodo hingga Andhi Pramono yang terungkap berkat laporan PPATK.
Namun, Pahala mengakui adanya miskoordinasi terkait penanganan laporan yang mana masuk dari PPATK ke KPK. “Jadi saya mesti mengakui Pak, bukanlah periode ini saja, periode sebelumnya pun laporan PPATK setiap saat beredar ke mana-mana, udah sempat disebut Satgasnya. Saya janji Pak, kalau saya terpilih, laporan PPATK saya akan prioritaskan,” jelasnya.
