Pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah tegas terhadap penggunaan kecerdasan buatan asal China dengan memerintahkan lembaga federal sipil menghapus produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi pemerintah. Kebijakan yang dipublikasikan pada 20 Oktober 2026 melalui Department of Homeland Security (DHS) ini juga melarang pengadaan produk baru yang dikembangkan DeepSeek maupun perusahaan afiliasinya. Langkah tersebut didorong oleh kekhawatiran mengenai keamanan data, potensi akses informasi sensitif, dan risiko rantai pasokan teknologi. Keputusan ini menjadi perkembangan penting dalam persaingan AI global sekaligus memperlihatkan bagaimana keamanan nasional semakin memengaruhi kebijakan penggunaan teknologi digital.
Kebijakan Keamanan Baru Amerika Serikat Batasi Penggunaan DeepSeek
Otoritas federal AS memperluas pengawasan terhadap penggunaan teknologi kecerdasan buatan yang dianggap memiliki risiko terhadap keamanan informasi pemerintah. Berdasarkan perintah Department of Homeland Security, lembaga federal sipil diperintahkan mengeluarkan produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi mereka. Kebijakan tersebut juga mencakup larangan pengadaan produk yang diproduksi oleh Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. beserta entitas afiliasinya. Selain pembatasan langsung, ketentuan juga mencakup produk pihak ketiga yang dikembangkan menggunakan implementasi DeepSeek. Kebijakan keamanan ini mencerminkan upaya pemerintah AS untuk membatasi ketergantungan sistem federal terhadap penyedia teknologi yang dianggap berisiko.
Perintah resmi tersebut ditetapkan lebih awal pada 24 Juli 2026 oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Markwayne Mullin. Walaupun demikian, pemberitahuan kepada publik baru dipublikasikan melalui Federal Register pada 20 Oktober 2026. Publikasi pemerintah tersebut menegaskan bahwa pembatasan diterapkan terhadap lembaga eksekutif federal sipil, dengan pengecualian tertentu bagi sistem keamanan nasional dan sistem informasi rahasia khusus. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak menunjukkan larangan umum bagi seluruh masyarakat Amerika Serikat untuk menggunakan DeepSeek. Perusahaan swasta juga tidak langsung menjadi pihak yang diperintahkan menghapus layanan tersebut. Ruang lingkup perintah ini perlu diperhatikan agar keputusan pemerintah tidak ditafsirkan sebagai pemblokiran nasional terhadap seluruh akses DeepSeek.
Kekhawatiran Perlindungan Data Mendorong Kebijakan Amerika Serikat
Salah satu pertimbangan utama dalam pembatasan DeepSeek adalah kemungkinan ancaman pengelolaan data pengguna. Otoritas keamanan AS mempertimbangkan kemungkinan informasi yang diproses melalui layanan kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Pada penggunaan sistem pemerintahan, informasi yang digunakan dalam aplikasi AI dapat berisi dokumen internal, data operasional, dan informasi sensitif lainnya. Risiko yang dipertimbangkan dipengaruhi oleh lokasi pemrosesan data serta kerangka hukum yang berlaku terhadap penyedia layanan. Dengan pertimbangan tersebut, penggunaan produk AI dalam lingkungan pemerintahan menuntut pengawasan yang lebih ketat. Namun demikian, penilaian risiko dan kemungkinan akses data tidak secara otomatis membuktikan bahwa setiap penggunaan DeepSeek telah menyebabkan kebocoran informasi.
Tidak hanya mempertimbangkan privasi, pemerintah AS juga menyoroti risiko keamanan rantai pasokan perangkat lunak. Dalam lingkungan teknologi modern, satu produk dapat mengintegrasikan komponen dari banyak pengembang yang berbeda. Struktur perangkat lunak demikian menyebabkan tantangan ketika organisasi harus memeriksa asal-usul kode, model AI, serta layanan yang digunakan. Jika suatu aplikasi pihak ketiga mengintegrasikan teknologi DeepSeek, produk tersebut dapat tercakup oleh ruang lingkup perintah penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, proses pemeriksaan tidak cukup hanya menemukan aplikasi dengan nama DeepSeek. Pengelola sistem informasi juga perlu meninjau berbagai integrasi perangkat lunak untuk mengidentifikasi apakah terdapat komponen yang tercakup dalam kebijakan tersebut.
Mekanisme Pemerintah AS Mengatur Pengadaan Teknologi Berisiko
Perintah pembatasan terhadap DeepSeek menggunakan kewenangan dari Federal Acquisition Supply Chain Security Act of 2018 atau FASCSA. Undang-undang tersebut menyediakan mekanisme bagi pemerintah Amerika Serikat untuk mengecualikan pengadaan dan penggunaan produk teknologi yang dinilai menimbulkan risiko keamanan rantai pasokan. Pada penerapan ketentuan tersebut, Federal Acquisition Security Council menjalankan penilaian dan rekomendasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Setelah proses penilaian, pejabat yang memiliki kewenangan dapat menetapkan perintah pengecualian pengadaan maupun penghapusan produk. Untuk lembaga federal sipil, kewenangan tersebut dijalankan oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri. Berdasarkan prosedur tersebut, pembatasan teknologi dilaksanakan melalui instrumen hukum resmi, bukan sekadar rekomendasi penggunaan perangkat lunak.
Berdasarkan ketentuan, instansi yang tercakup dalam perintah harus melaksanakan pembatasan pengadaan dan penghapusan produk yang telah ditetapkan. Namun demikian, mekanisme hukum tersebut juga mengatur proses permohonan pengecualian apabila terdapat alasan yang kuat. Permohonan tersebut dilakukan melalui jalur resmi dan tidak dengan sendirinya menghadirkan izin penggunaan. Selain lembaga pemerintah, kontraktor yang menjalankan pekerjaan berdasarkan kontrak federal tertentu juga berpotensi terpengaruh aturan rantai pasokan tersebut. Jika kontrak memuat klausul FASCSA yang berlaku, perusahaan harus memeriksa kesesuaian produk yang digunakan. Kondisi ini menggambarkan bahwa pengawasan teknologi pemerintah dapat memengaruhi penyedia layanan dan mitra pengadaan.
Dampak Larangan DeepSeek bagi Lembaga Federal dan Industri AI
Untuk instansi pemerintahan, perintah penghapusan DeepSeek menimbulkan kebutuhan untuk memeriksa penggunaan perangkat lunak secara sistematis. Kegiatan pemeriksaan tersebut berpotensi melibatkan inventarisasi aplikasi, layanan berbasis API, serta komponen AI yang digunakan dalam berbagai sistem internal. Jika ditemukan produk yang masuk dalam perintah, organisasi harus menyiapkan langkah penghapusan sesuai kewajiban yang berlaku. Meskipun demikian, penghentian penggunaan teknologi tertentu harus memperhitungkan ketergantungan aplikasi agar tidak merusak layanan penting secara tidak terencana. Untuk memberikan gambaran, aplikasi internal yang menggunakan model AI untuk mengolah dokumen mungkin membutuhkan pengganti yang telah memenuhi persyaratan keamanan. Berkat evaluasi menyeluruh, risiko gangguan operasional dapat ditekan selama proses penyesuaian berlangsung.
Jika dilihat dari sektor teknologi, kebijakan tersebut mungkin memengaruhi keputusan perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah federal Amerika Serikat. Penyedia perangkat lunak yang menggunakan model DeepSeek dalam produk mereka perlu memahami apakah penawaran tersebut tercakup oleh perintah pemerintah. Tidak hanya itu, perusahaan dapat menghadapi kebutuhan tambahan untuk mendokumentasikan asal-usul komponen AI dalam layanan yang mereka sediakan. Kondisi ini mendorong perhatian terhadap transparansi rantai pasokan perangkat lunak dan tata kelola model kecerdasan buatan. Namun demikian, pembatasan pada pengadaan federal tidak dengan sendirinya mengakhiri seluruh peluang penggunaan DeepSeek dalam industri swasta. Perusahaan di luar cakupan aturan tetap sebaiknya menilai risiko teknologi berdasarkan kebutuhan dan kewajiban masing-masing.
Kebijakan DeepSeek Menyoroti Hubungan Teknologi dan Geopolitik
Keputusan Amerika Serikat mencerminkan semakin eratnya hubungan antara persaingan kecerdasan buatan dan kepentingan keamanan nasional. Di tengah percepatan inovasi global, teknologi kecerdasan buatan berkembang menjadi komponen penting dalam ekonomi digital, penelitian, dan aktivitas pemerintahan. Produsen sistem AI dari berbagai negara berupaya menghadirkan model dengan kemampuan yang lebih kompetitif. Pengembang model kecerdasan buatan itu memperoleh perhatian internasional melalui pengembangan model seperti DeepSeek R1 dan V3. Meskipun demikian, kemampuan teknis suatu model tidak menjadi satu-satunya pertimbangan dalam kelayakannya untuk digunakan dalam lingkungan pemerintah. Faktor keamanan data juga menjalankan peranan penting dalam membentuk keputusan pengadaan teknologi.
Sementara itu, pembatasan terhadap teknologi asal China menimbulkan perbedaan pandangan mengenai keseimbangan antara keamanan nasional dan keterbukaan perdagangan. Otoritas keamanan AS memprioritaskan perlindungan sistem federal dari risiko yang dianggap dapat mengancam keamanan informasi. Dari pihak China, pemerintah China mengemukakan penolakan terhadap penggunaan alasan keamanan nasional yang dianggap terlalu luas dalam membatasi perusahaan teknologinya. Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pengaturan AI kini melibatkan kepentingan ekonomi, keamanan, dan hubungan internasional. Dari sudut pandang ekosistem digital dunia, perkembangan tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan terhadap audit keamanan, transparansi asal model, dan kepatuhan regulasi. Dengan demikian, perusahaan yang mengintegrasikan AI lintas negara sebaiknya memahami perubahan kebijakan di setiap pasar tempat mereka beroperasi.
Pentingnya Tata Kelola Kecerdasan Buatan dalam Sistem Pemerintah
Perintah Amerika Serikat untuk menyingkirkan DeepSeek dari sistem pemerintah federal sipil menandai perkembangan signifikan dalam pengawasan TEKNOLOGI kecerdasan buatan. Melalui penerapan Federal Acquisition Supply Chain Security Act, pemerintah AS melarang pengadaan serta penggunaan produk yang dianggap menimbulkan risiko keamanan rantai pasokan. Keputusan pemerintah tersebut menegaskan bahwa keamanan data dan asal-usul perangkat lunak menjadi pertimbangan penting dalam penggunaan AI pada lingkungan pemerintahan. Walaupun begitu, ruang lingkup kebijakan sebaiknya dicermati secara tepat karena tidak secara otomatis berlaku seluruh pengguna individu maupun perusahaan swasta. Seiring perubahan industri, keputusan ini berpotensi memperkuat pengawasan terhadap penyedia AI serta rantai pasokan teknologi global. Menurut pandangan Anda, apakah pembatasan model AI asing pada sistem pemerintah merupakan langkah tepat dalam melindungi informasi sensitif? Bagikan pandangan Anda mengenai masa depan regulasi kecerdasan buatan.
