Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi kesekian kalinya melakukan reshuffle kabinet jelang masa pemerintahannya rampung tiga bulan mendatang. Pergantian lalu pengangkatan jabatan menteri pada ujung kekuasaannya itu menuai sorotan pengamat.
Lantas apa kata mereka?
Sebelumnya, Jokowi melantik tiga anggota kabinet baru, setiap-tiap Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Wakil Menteri Penanaman Modal Yuliot Tanjung pada Istana Negara, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.
Thomas atau biasa disapa Tommy merupakan keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Demikian juga Sudaryono, diketahui sebagai pemukim dekat Ketua Umum Partai Gerindra itu. Sedangkan Yuliot Tanjung merupakan pegawai negeri di Kementerian Investasi.
1. Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan diperkenalkan Thomas sebagai bagian kementerian keuangan adalah untuk memuluskan transisi. Tommy akan bergabung di penyusunan rancangan APBN 2025. Sebagai Wamenkeu II, ia akan meningkatkan kekuatan koordinasi dengan grup gugus tugas sinkronisasi.
Bila sebelumnya wajib mengundang regu untuk mengkaji perihal keuangan negara, Sri Mulyani mengungkapkan pada waktu ini tiada harus lagi. “Enggak diperlukan ada pertandingan khusus oleh sebab itu sekarang Mas Thomas sudah ada ada ke sini,” kata beliau di konfrensi pers perkenalan wamen baru pada Kementerian Keuangan, Kamis 18 Juli 2024.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Wadah Indonesi untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan justru mengkritisi pemilihan Wamenkeu II yang dimaksud merupakan keponakan Prabowo itu. Menurut Misbah, pelantikan kali ini jadi akomodasi politik. Penunjukan itu mungkin memunculkan konflik kepentingan dan juga nepotisme.
“Berpotensi memunculkan conflict of interest juga nepotisme,” kata beliau pada waktu dihubungi pada Kamis, 18 Juli 2024.
Misbah berpendapat, hal itu akan kian terlihat ketika Prabowo dilantik sebagai Presiden nanti juga Thomas Djiwandono masih dipertahankan, atau bahkan diangkat berubah menjadi menteri keuangan. Saat ini, menurut Misbah, tiada diperlukan Wamenkeu baru, mengingat masa kepemimpinan Presiden Jokowi tinggal sekitar empat bulan.
“Tidak ada sesuatu yang mana mendesak untuk disikapi secara fiskal,” kata beliau lagi.
Pihaknya menyatakan memang sebenarnya penting upaya untuk memasukkan program-program prioritas Prabowo di APBN 2025. Semuanya akan dilihat pada Nota Keuangan serta RAPBN yang akan dibacakan Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus nanti, akibat dalam KEM PPKF 2025 belum cukup terlihat.
“Tapi harusnya bukanlah ponakannya Pak Prabowo sendiri yang tersebut ditunjuk, bisa jadi profesional yang digunakan lain,” ujarnya.
2. Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik BRIN Lili Romli
Menanggapi langkah Presiden Jokowi me-reshuffle kabinet atau menambah duta menteri di kabinet, menurut Peneliti Senior Pusat Investigasi Politik Badan Investigasi lalu Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli bukan ada urgensi atau situasi yang dimaksud mendesak bagi Kepala Negara untuk melakukan hal itu.
“Dengan sisa waktu yang tersebut hanya saja tinggal beberapa bulan, masyarakat akan meninjau tak ada urgensinya mengangkat para wamen tersebut,” papar Lili, Kamis.
Menurut Lili, komunitas akan meninjau pelantikan para Wamen itu sebagai turnamen bagi-bagi jabatan. “Publik akan cenderung meninjau ini sebagai bagi-bagi jabatan belaka daripada untuk meningkat kinerja kementerian,” katanya.
3. Pengamat urusan politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno
Pengamat kebijakan pemerintah dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menafsirkan langkah Presiden Jokowi melantik tiga perwakilan menteri Kabinet Negara Indonesia Maju pada sisa masa jabatan periode 2019-2024 sebagai upaya akselerasi kinerja menteri. Kebijakan itu juga disebut sebagai upaya meningkatkan capaian kinerja kementerian.
“Tentu untuk mengakselerasi kinerja menteri. Kedudukan wamen di dalam situ. Melipatgandakan capaian kinerja menteri,” kata Adi terhadap media, Kamis.
Di sisi lain, menurut dia, kebijakan Jokowi juga akan dianggap sebagai upaya bagi-bagi kekuasaan mengingat sisa pemerintahannya hanya sekali tinggal tiga bulan. Apalagi, Adi juga bukan yakin akselerasi kinerja menteri sanggup direalisasikan di kurun singkat tersebut. Namun, kata dia, setidaknya adanya tambahan kedudukan wamen bisa jadi mengantisipasi perekonomian yang mana tak stabil.
“Setidaknya dapat mengantisipasi keadaan sektor ekonomi yang tak stabil, up and down tak menentu,” katanya.
HENDRIK KHOIRUL MUHID | ILONA ESTHERINA
Pilihan editor: Fakta-fakta Menarik Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Pemerintahannya Rampung 20 Oktober Nanti
Artikel ini disadur dari 3 Pengamat Soroti Langkah Jokowi Reshuffle Kabinet di Penghujung Kekuasaan
