Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan RI
EKONOMI konstruksi tempat tak dapat dipisahkan dari peran Anggaran Pendapatan juga Belanja Daerah (APBD). Hal yang disebutkan lantaran APBD merupakan instrumen utama bagi pemerintah wilayah pada merancang kemudian mengimplementasikan program-program pembangunan yang digunakan berdampak dengan segera pada kesejahteraan masyarakat.
Ironisnya, sebagian besar alokasi APBD ketika ini masih lebih lanjut berbagai digunakan untuk pembiayaan belanja pegawai dibandingkan dengan alokasi untuk kegiatan Pembangunan yang tersebut diinginkan masyarakat. Ketergantungan pada belanja rutin – seperti penghasilan dan juga tunjangan pegawai – memproduksi ruang fiskal yang tersedia untuk pengerjaan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, juga pengembangan dunia usaha area menjadi sangat terbatas. Tatkala sebagian besar dana APBD terserap untuk belanja pegawai, maka inisiatif-inisiatif strategis untuk pengembangan wilayah menjadi terhambat.
Penting untuk dicatat bahwa sebagian besar dana pemindahan dari pemerintah pusat – seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan juga Dana Desa (DD) – sebagian besar telah dilakukan ditentukan penggunaannya (earmarked). Sehingga, keberadaan earmarking mutlak memangkas fleksibilitas pemerintah wilayah pada mengalokasikan dana sesuai dengan keperluan lalu prioritas lokal. Akibatnya, keluhan terhadap kekurangan anggaran untuk program-program yang tersebut dianggap penting oleh pemerintah area pun kerap tak terhindarkan.
Salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan fiskal pemerintah ialah dengan meningkatkan kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menguatkan PAD tidak cuma sekadar pilihan, tetapi menjadi suatu keharusan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Menguatkan PAD menjadi penting lantaran sumber pendapatan yang dimaksud lebih banyak fleksibel penggunaannya dibandingkan dengan dana transaksi dari pemerintah pusat.
Pemerintah area mutlak akan mempunyai lebih lanjut banyak keleluasaan di merancang lalu melaksanakan kegiatan konstruksi yang digunakan sesuai dengan keinginan lalu kemungkinan daerahnya melalui optimalisasi sumber-sumber PAD. Pendapatan dari sumber-sumber PAD seperti pajak daerah, retribusi, dan juga hasil pengelolaan kekayaan tempat yang digunakan dipisahkan, dapat digunakan lebih tinggi leluasa sesuai keinginan serta prioritas penyelenggaraan daerah. Dengan demikian, Pemda lebih lanjut leluasa menggunakan PADnya untuk mendanai berbagai acara pembangunan yang digunakan bersifat strategis dan juga berdampak dengan segera pada kesejahteraan masyarakat.
Kendati demikian, meningkatkan PAD bukanlah tugas yang dimaksud mudah juga sampai pada waktu ini, masih sejumlah area yang mana belum mampu serta memiliki peluang sumber daya kegiatan ekonomi yang memadai untuk meningkatkan PAD secara signifikan.
Tantangan dan juga Kesempatan Pajak Daerah pada Kerangka UU HKPD
Salah satu pilar utama di Undang-Undang Hubungan Keuangan antara otoritas Pusat kemudian pemerintahan Daerah (UU HKPD) adalah peningkatan kemampuan pajak tempat atau local taxing power. Kebijakan ini bertujuan untuk menguatkan kemandirian fiskal pemerintah area pada rangka menyokong perkembangan yang dimaksud berkelanjutan. Salah satu langkah konkret yang dimaksud diatur di UU yang dimaksud adalah inovasi proporsi bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari sebelumnya 70:30 (70% untuk provinsi lalu 30% untuk kabupaten/kota) menjadi 30% untuk provinsi serta 70% untuk kabupaten/kota.
Kebijakan ini juga mencakup Pajak Barang dan juga Jasa Tertentu (PBJT), di tempat mana kewenangan pengelolaannya tambahan sejumlah diserahkan terhadap daerah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan wilayah juga memberikan insentif bagi pemerintah area untuk lebih tinggi proaktif di menggali peluang pajak lokal.
Perubahan proporsi yang disebutkan mempunyai dampak signifikan terhadap upaya penguatan fiskal daerah. Sebelumnya, berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2023, realisasi penerimaan PKB nasional mencapai Simbol Rupiah 35,2 triliun, di tempat mana sebelumnya 70% diterima oleh pemerintah provinsi kemudian 30% oleh kabupaten/kota. Kini, dengan adanya inovasi kebijakan, diharapkan kabupaten/kota akan lebih besar miliki insentif untuk meningkatkan penerimaan PKB dengan upaya-upaya yang digunakan lebih tinggi maksimal, seperti memperbaiki sistem penagihan pajak, meningkatkan pelayanan wajib pajak, serta menjaga dari terjadinya kebocoran pajak.
