Surat Pengunduran Diri Belum Diteken Jokowi, Pramono Anung: Kewenangan Presiden Sepenuhnya

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menyetujui secara resmi surat pengunduran diri Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab). Diketahui, Pramono Anung mundur dari jabatannya sebagai Seskab lantaran progresif sebagai Calon Gubernur Jakarta.
Merespons hal itu, Pramono Anung mengatakan, kewenangan untuk mengesahkan surat pengunduran dirinya itu ada pada Jokowi.
“Kewenangan untuk meneken kemudian sebagainya kan merupakan kewenangan sepenuhnya Presiden. Saya ini kan orang yang dimaksud mendampingi beliau dua periode, saya tentunya taat kemudian patuh pada aturan main yang digunakan ada,” kata Pramono Anung untuk wartawan di tempat Jakarta, Hari Sabtu (14/9/2024).
Pramono mengungkapkan ketika nantinya dirinya sudah ada ditetapkan sebagai calon gubernur Jakarta, surat yang dimaksud akan diteken oleh Jokowi.
Saat ini, kata dia, dirinya menghormati proses yang digunakan sedang berjalan walaupun surat pengunduran diri yang disebutkan belum diteken oleh Presiden Jokowi.
“Saya Tanggal 22 September nanti Insya Allah akan ditetapkan sebagai calon gubernur saya telah komunikasikan untuk beliau, kemarin memang benar di area IKN, sidang kabinet paripurna kan saya yang digunakan masih menyiapkan tetapi kalau nanti saya sudah ada menjadi calon gubernur, saya yakin beliau akan mempertimbangkan untuk memberikan izin mengesahkan Keppres pemberhentian saya. Jadi saya sangat menghormati proses yang mana ada,” jelas dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan, Pramono Anung sudah pernah menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Seskab. Namun, Jokowi mengaku belum menyetujui secara resmi surat pengunduran diri tersebut.
“Sudah juga (mengundurkan diri). Tapi belum saya tanda tangani,” kata Jokowi seusai meresmikan Flyover Djuanda, Jawa Timur, Hari Jumat (6/9/2024).
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menanggapi perihal Pramono Anung yang mendaftar sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) DKI Jakarta untuk pemilihan kepala daerah 2024. Menurut Jokowi, hal yang disebutkan merupakan bagian dari hak urusan politik Pramono dan juga PDIP sebagai partai pengusungnya.
“Ya itu hak kebijakan pemerintah dari Pak Pramono Anung juga PDIP. Dan semua pasti sudah ada ada kalkulasi politiknya, telah ada itung-itungan politiknya. Saya kira memutuskan seperti itu. Bukan sesuatu yang mudah,” kata Jokowi untuk wartawan dalam Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).
Jokowi mengungkapkan bahwa Pramono juga telah dilakukan melapor terhadap dirinya untuk progresif sebagai Bacagub pada pemilihan gubernur Ibukota Indonesia 2024. “Dua hari yang tersebut lalu, sudah. Begitu ditunjuk segera minta izin ke saya,” kata Jokowi.






