Pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah tegas terhadap penggunaan kecerdasan buatan asal China dengan memerintahkan lembaga federal sipil menghapus produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi pemerintah. Kebijakan yang dipublikasikan pada 20 Oktober 2026 melalui Department of Homeland Security (DHS) ini juga melarang pengadaan produk baru yang dikembangkan DeepSeek maupun perusahaan afiliasinya. Langkah tersebut didorong oleh kekhawatiran mengenai keamanan data, potensi akses informasi sensitif, dan risiko rantai pasokan teknologi. Keputusan ini menjadi perkembangan penting dalam persaingan AI global sekaligus memperlihatkan bagaimana keamanan nasional semakin memengaruhi kebijakan penggunaan teknologi digital.
Pemerintah AS Perintahkan Penghapusan Teknologi DeepSeek
Otoritas federal AS memperluas pengawasan terhadap pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan yang dianggap memiliki risiko terhadap keamanan informasi pemerintah. Dengan menerapkan perintah Department of Homeland Security, lembaga federal sipil harus mengeluarkan produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi mereka. Keputusan tersebut juga meliputi larangan pengadaan produk yang diproduksi oleh Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. beserta entitas afiliasinya. Tidak hanya itu, ketentuan juga menjangkau produk pihak ketiga yang dikembangkan menggunakan implementasi DeepSeek. Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah AS untuk mengurangi ketergantungan sistem federal terhadap penyedia teknologi yang menimbulkan kekhawatiran keamanan.
Perintah resmi tersebut telah dikeluarkan pada 24 Juli 2026 oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Markwayne Mullin. Meskipun begitu, pemberitahuan kepada publik baru diterbitkan melalui Federal Register pada 20 Oktober 2026. Pemberitahuan resmi itu menyatakan bahwa pembatasan berlaku terhadap lembaga eksekutif federal sipil, dengan pengecualian tertentu bagi sistem keamanan nasional dan sistem informasi rahasia khusus. Berdasarkan ruang lingkup tersebut, kebijakan ini tidak menetapkan larangan umum bagi seluruh masyarakat Amerika Serikat untuk menggunakan DeepSeek. Masyarakat umum juga tidak secara otomatis menjadi pihak yang diwajibkan menghapus layanan tersebut. Ruang lingkup perintah ini perlu diperhatikan agar keputusan pemerintah tidak digambarkan sebagai pemblokiran nasional terhadap seluruh akses DeepSeek.
Risiko Keamanan AI Menjadi Perhatian Pemerintah Federal AS
Di antara persoalan yang disoroti dalam pembatasan DeepSeek adalah kemungkinan ancaman pengelolaan data pengguna. Pemerintah Amerika Serikat mempertimbangkan kemungkinan informasi yang diproses melalui layanan kecerdasan buatan dapat diakses oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Jika dikaitkan dengan sistem pemerintahan, informasi yang dimasukkan dalam aplikasi AI dapat berisi dokumen internal, data operasional, dan informasi sensitif lainnya. Persoalan keamanan ini berkaitan dengan lokasi pemrosesan data serta kerangka hukum yang berlaku terhadap penyedia layanan. Oleh sebab itu, penggunaan produk AI dalam lingkungan pemerintahan menuntut pengawasan yang menyeluruh. Walaupun begitu, penilaian risiko dan kemungkinan akses data tidak dengan sendirinya memastikan bahwa setiap penggunaan DeepSeek telah menyebabkan kebocoran informasi.
Di samping keamanan informasi, pemerintah AS juga mengevaluasi risiko keamanan rantai pasokan perangkat lunak. Pada sistem digital berskala besar, satu produk dapat mengintegrasikan komponen dari banyak pengembang yang berbeda. Struktur perangkat lunak demikian menciptakan tantangan ketika organisasi harus memverifikasi asal-usul kode, model AI, serta layanan yang digunakan. Apabila suatu aplikasi pihak ketiga dikembangkan dengan teknologi DeepSeek, produk tersebut dapat masuk ke dalam ruang lingkup perintah penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku. Atas dasar tersebut, proses pemeriksaan tidak cukup hanya mengidentifikasi aplikasi dengan nama DeepSeek. Pengelola sistem informasi juga perlu meninjau berbagai integrasi perangkat lunak untuk menentukan apakah terdapat komponen yang terpengaruh dalam kebijakan tersebut.
Dasar Hukum Penghapusan DeepSeek dari Infrastruktur Pemerintah
Kebijakan penghapusan terhadap DeepSeek mengacu pada Federal Acquisition Supply Chain Security Act of 2018 atau FASCSA. Kerangka hukum ini menyediakan mekanisme bagi pemerintah Amerika Serikat untuk mengecualikan pengadaan dan penggunaan produk teknologi yang dipandang menghadirkan risiko keamanan rantai pasokan. Berdasarkan mekanisme hukum ini, Federal Acquisition Security Council menyusun penilaian dan rekomendasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Pada tahap berikutnya, pejabat yang memiliki kewenangan dapat menerbitkan perintah pengecualian pengadaan maupun penghapusan produk. Dalam lingkungan pemerintahan federal sipil, kewenangan tersebut berada pada Menteri Keamanan Dalam Negeri. Berdasarkan prosedur tersebut, pembatasan teknologi dijalankan melalui instrumen hukum resmi, bukan sekadar rekomendasi penggunaan perangkat lunak.
Dalam pelaksanaan kebijakan, instansi yang tercakup dalam perintah harus menjalankan pembatasan pengadaan dan penghapusan produk yang telah ditetapkan. Namun demikian, mekanisme hukum tersebut juga menyediakan proses permohonan pengecualian apabila terdapat alasan yang kuat. Prosedur khusus itu perlu diajukan melalui jalur resmi dan tidak dengan sendirinya menghadirkan izin penggunaan. Selain lembaga pemerintah, kontraktor yang menjalankan pekerjaan berdasarkan kontrak federal tertentu juga perlu memperhatikan aturan rantai pasokan tersebut. Jika kontrak memuat klausul FASCSA yang berlaku, perusahaan harus memeriksa kesesuaian produk yang digunakan. Kondisi ini menggambarkan bahwa pengawasan teknologi pemerintah dapat memengaruhi penyedia layanan dan mitra pengadaan.
Konsekuensi Kebijakan Amerika Serikat terhadap Ekosistem Kecerdasan Buatan
Bagi lembaga federal, perintah penghapusan DeepSeek menghadirkan kebutuhan untuk mengevaluasi penggunaan perangkat lunak secara sistematis. Proses tersebut berpotensi melibatkan inventarisasi aplikasi, layanan berbasis API, serta komponen AI yang digunakan dalam berbagai sistem internal. Jika ditemukan produk yang termasuk dalam perintah, organisasi harus melaksanakan langkah penghapusan sesuai kewajiban yang berlaku. Meskipun demikian, penghentian penggunaan teknologi tertentu perlu mempertimbangkan ketergantungan aplikasi agar tidak mengganggu layanan penting secara tidak terencana. Sebagai contoh, aplikasi internal yang menggunakan model AI untuk menganalisis dokumen mungkin memerlukan pengganti yang telah memenuhi persyaratan keamanan. Berkat evaluasi menyeluruh, risiko gangguan operasional dapat ditekan selama proses penyesuaian berlangsung.
Dari sisi industri, kebijakan tersebut berpotensi mengubah keputusan perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah federal Amerika Serikat. Perusahaan pengembang aplikasi yang mengintegrasikan model DeepSeek dalam produk mereka sebaiknya mengevaluasi apakah penawaran tersebut dipengaruhi oleh perintah pemerintah. Tidak hanya itu, perusahaan dapat menemui kebutuhan tambahan untuk mendokumentasikan asal-usul komponen AI dalam layanan yang mereka sediakan. Dampak kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan perhatian terhadap transparansi rantai pasokan perangkat lunak dan tata kelola model kecerdasan buatan. Meskipun demikian, pembatasan pada pengadaan federal tidak otomatis menghapus seluruh peluang penggunaan DeepSeek dalam industri swasta. Organisasi nonpemerintah yang tidak terdampak tetap perlu mengevaluasi risiko teknologi berdasarkan kebutuhan dan kewajiban masing-masing.
Kebijakan DeepSeek Menyoroti Hubungan Teknologi dan Geopolitik
Keputusan Amerika Serikat menunjukkan semakin eratnya hubungan antara persaingan kecerdasan buatan dan kepentingan keamanan nasional. Seiring meningkatnya persaingan industri AI, teknologi kecerdasan buatan semakin dipandang sebagai komponen penting dalam ekonomi digital, penelitian, dan aktivitas pemerintahan. Produsen sistem AI dari berbagai negara berupaya menghadirkan model dengan kemampuan yang lebih kompetitif. Perusahaan AI asal China tersebut mendapatkan perhatian internasional melalui pengembangan model seperti DeepSeek R1 dan V3. Namun demikian, kemampuan teknis suatu model tidak secara otomatis menentukan kelayakannya untuk digunakan dalam lingkungan pemerintah. Penilaian risiko rantai pasokan juga menjalankan peranan penting dalam menentukan keputusan pengadaan teknologi.
Sementara itu, pembatasan terhadap teknologi asal China menimbulkan perbedaan pandangan mengenai keseimbangan antara keamanan nasional dan keterbukaan perdagangan. Pembuat kebijakan di Washington menekankan perlindungan sistem federal dari risiko yang dianggap dapat mengancam keamanan informasi. Dari pihak China, pemerintah China menegaskan penolakan terhadap penggunaan alasan keamanan nasional yang dianggap terlalu luas dalam membatasi perusahaan teknologinya. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan AI kini berkaitan dengan kepentingan ekonomi, keamanan, dan hubungan internasional. Bagi industri global, perkembangan tersebut mungkin meningkatkan kebutuhan terhadap audit keamanan, transparansi asal model, dan kepatuhan regulasi. Dengan demikian, perusahaan yang menyediakan AI lintas negara harus mempertimbangkan perubahan kebijakan di setiap pasar tempat mereka beroperasi.
Pentingnya Tata Kelola Kecerdasan Buatan dalam Sistem Pemerintah
Perintah Amerika Serikat untuk menyingkirkan DeepSeek dari sistem pemerintah federal sipil menjadi perkembangan penting dalam pengawasan TEKNOLOGI kecerdasan buatan. Berdasarkan kewenangan Federal Acquisition Supply Chain Security Act, pemerintah AS membatasi pengadaan serta penggunaan produk yang dinilai menimbulkan risiko keamanan rantai pasokan. Langkah ini memperlihatkan bahwa keamanan data dan asal-usul perangkat lunak merupakan pertimbangan penting dalam penggunaan AI pada lingkungan pemerintahan. Walaupun begitu, ruang lingkup kebijakan sebaiknya dicermati secara tepat karena tidak secara otomatis berlaku seluruh pengguna individu maupun perusahaan swasta. Seiring perubahan industri, keputusan ini berpotensi meningkatkan pengawasan terhadap penyedia AI serta rantai pasokan teknologi global. Apa pendapat Anda, apakah pembatasan model AI asing pada sistem pemerintah dapat membantu meningkatkan keamanan dalam melindungi informasi sensitif? Tuliskan pandangan Anda mengenai masa depan regulasi kecerdasan buatan.
