Transportasi rakyat di wilayah berbagai tak jalan. Hal ini penting disiapkan sehingga ada alternatif bagi masyarakat
Mataram – Ekonom Universitas Mataram Muhammad Firmansyah menyarankan pemerintah agar mengutamakan penyiapan transportasi rakyat ketimbang membatasi masyarakat pada membeli materi bakar minyak bersubsidi.
"Transportasi rakyat pada tempat banyak bukan jalan. Ini adalah penting disiapkan sehingga ada alternatif bagi masyarakat," ujar Muhammad Firmansyah di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis.
Firmansyah menuturkan komponen bakar minyak bersubsidi berbagai dinikmati oleh kalangan kelas menengah yang dimaksud menggunakan kendaraan untuk bekerja juga menjalankan aktivitas produktif lainnya.
Oleh lantaran itu, pembatasan material bakar bersubsidi harus alternatif agar tiada mengubah pengeluaran masyarakat pengguna.
"Mau diatur macam apapun BBM, bila ada alternatif penyelenggaraan transportasi rakyat tak terlalu masalah, akan berkurang dampaknya ke pemilik kendaraan oleh sebab itu transportasi jadi permintaan vital," kata Firmansyah.
Di Tanah Air ketika ini transportasi umum yang layak dan juga masif hanya sekali berpusat pada kawasan Jabodetabek juga beberapa kota besar di dalam Pulau Jawa. Sedangkan, tempat lain kategori madya justru masih berbagai yang tersebut belum tersentuh oleh penampilan transportasi publik.
Lebih lanjut Firmansyah mempertanyakan target pembatasan tersebut, apakah untuk menurunkan penyelenggaraan kendaraan pribadi atau cuma alasan efisiensi anggaran pemerintah.
"Dalam keadaan ketika ini sebaiknya dipikirkan secara matang," pungkas dosen Fakultas Perekonomian lalu Bisnis Universitas Mataram tersebut.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Menteri Koordinator Sektor Kemaritiman dan juga Penanaman Modal Luhut Binsar Pandjaitan mengutarakan bahwa pemerintah memiliki target pengetatan penyelenggaraan subsidi materi bakar minyak pada 17 Agustus, agar menghurangi jumlah keseluruhan penyaluran subsidi terhadap warga yang tersebut tiada berhak.
Pernyataan yang dimaksud ia ungkapkan saat mengkaji permasalahan penyelenggaraan komponen bakar minyak yang mana berhubungan dengan defisit APBN 2024.
Luhut meyakini pemerintah dapat menghemat APBN 2024 melalui skema pengetatan penerima subsidi materi bakar minyak.
Artikel ini disadur dari Ekonom: Utamakan transportasi publik ketimbang pembatasan BBM
