Bahlil Akui Publik Lokal Belum Dapat Manfaat Hilirisasi: Paling Banyak Pemodal juga eksekutif Pusat
Jakarta – Menteri Investasi/Badan Kesepahaman Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui warga lokal ke sekitar tambang belum mendapatkan khasiat dari hilirisasi. Dia mengutarakan hal itu merupakan hasil dari penelitian yang mana sedang beliau kerjakan.
“Memang penelitian saya, proses pengolahan lebih lanjut itu yang digunakan mendapat faedah paling besar sekarang ini adalah pemodal juga pemerintah pusat,” kata Bahlil ketika memberi kuliah di Universitas Paramadina, Ibukota Selatan, pada Sabtu, 27 Juli 2024.
Namun, Bahlil mengklaim belum meratanya kegunaan pengembangan lebih lanjut tidak kesalahan pemerintah. Menurut dia, kekurangan pengembangan lebih lanjut tak akan terungkap bila pemerintah tak pernah memulai. Sebelum era Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Bahlil mengklaim pemerintah tak berani mengeksekusi Undang-Undang Hilirisasi. Padahal, beleid itu sudah ada sejak 2004. “Empat tahun begitu jalan, kita lihat ada hal yang harus kita perbaiki,” kata dia.
Karena itu, mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Negara Indonesia (HIPMI) ini mengutarakan pemerintah pada waktu ini sedang menyebabkan reformulasi kebijakan agar tempat berubah jadi objek kemudian subjek dari hilirisasi. Pada masa mendatang, Bahlil menargetkan, pengembangan lebih lanjut harus berkeadilan dan juga berkelanjutan, baik di aspek lingkungan maupun industri.
“Ke depan, proses pengolahan lebih lanjut itu adalah proses pengolahan lebih lanjut berkeadilan yang dimaksud melibatkan rakyat untuk dapat keuntungan sebanyak-banyaknya, apalagi mereka dalam sekitar tambang,” kata Bahlil.
Pada kuliah umum ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor pada Kamis, 11 Juli 2024, Bahlil mengakui pengembangan lebih lanjut belum 100 persen direalisasikan secara berkeadilan. “Saya jujur menyatakan bahwa pengembangan lebih lanjut sekarang itu belum betul-betul berkeadilan 100 persen. Saya harus jujur di ruangan ini,” kata dia.
Bahlil menuturkan, penampilan pembangunan ekonomi yang dimaksud mengeksplorasi sumber daya alam tentu akan berdampak untuk masyarakat. Bila investasinya sebagai produksi tambang seperti nikel, tembaga atau batu bara pasti lahan setempat akan diambil.
Wahana Lingkungan Hidup Nusantara (Walhi) pernah mengungkapkan, kualitas air perairan di dalam kawasan Teluk Weda dan juga Pulau Obi terindikasi mengalami pencemaran yang diduga akibat dampak penambangan juga proses lanjut nikel. Bahkan, tingkat pencemaran sudah ada terakumulasi hingga ke biota laut seperti ikan.
Artikel ini disadur dari Bahlil Akui Masyarakat Lokal Belum Dapat Manfaat Hilirisasi: Paling Banyak Investor dan Pemerintah Pusat
