JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) mengatur talkshow bertema ‘Mencari Format Hubungan Industri Berkeadilan di area Kantor DPTP PKS, Jakarta. Acara ini bertujuan menggali lebih tinggi pada format ideal hubungan sektor yang berkeadilan di tempat Indonesia, khususnya pada konteks peraturan perundang-undangan yang digunakan mengatur ketenagakerjaan.
Hadir pada acara yang dimaksud Wakil Ketua Area Ketenagakerjaan DPP PKS Indra MH, Ketua Balitbang DPP PKS Sigit Pramono, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, dan juga Dekan Fakultas Perekonomian serta Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB) Irfan Syauqi Beik.
Dalam sambutannya, Indra menegaskan, PKS memiliki komitmen kuat pada menegakkan konstitusi, khususnya terkait penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap tak adil bagi para pekerja.
“Posisi PKS adalah kita konsern menegakkan konstitusi. Ketika Omnibus Law Cipta Kerja dimasukkan ke DPR, sejak awal PKS telah menyatakan menolak RUU Cipta Kerja. Saat proses pengesahan, PKS berada di dalam garis terdepan pada menolak RUU tersebut. Bahkan, setelahnya disahkan, Presiden PKS mendesak Presiden Jokowi untuk menerbitkan Peraturan otoritas yang mana mencabut UU Cipta Kerja,” kata Indra pada keterangannya, Rabu (14/8/2024).
Indra menjelaskan, PKS ingin mewujudkan hubungan industrial yang digunakan berkeadilan di dalam Indonesia. Ia menekankan bahwa hubungan industrial yang dimaksud adil harus memperhatikan kesejahteraan semua pihak yang dimaksud terlibat, baik pekerja maupun pengusaha.
“PKS ingin mewujudkan hubungan industrial berkeadilan, lantaran negeri ini milik para pekerja, milik pengusaha, milik semuanya,” ujarnya.
Ia berharap talkshow ini menjadi event penting bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan lalu mencari solusi sama-sama terkait permasalahan hubungan industrial pada Indonesia. “Diharapkan, diskusi ini dapat memberikan partisipasi positif pada upaya mewujudkan hubungan lapangan usaha yang digunakan lebih lanjut adil kemudian seimbang dalam masa depan,” kata Indra.
Diskusi pada talkshow ini juga mengangkat berbagai isu terkait ketidakadilan pada hubungan lapangan usaha yang digunakan dirasakan oleh banyak pekerja di tempat Indonesia. Sigit Pramono, Ketua Balitbang DPP PKS, menyoroti pentingnya reformasi kebijakan yang mana mampu memverifikasi bahwa hak-hak pekerja terlindungi dengan baik tanpa mengabaikan kepentingan pengusaha.
Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat menambahkan, serikat pekerja terus berjuang untuk menegaskan bahwa pernyataan pekerja didengar lalu hak-hak mereka itu dihormati. “Kita harus menciptakan kondisi di area mana pekerja tidaklah semata-mata menjadi alat produksi, tetapi juga diakui sebagai bagian penting dari kemajuan ekonomi bangsa,” katanya.
Sementara itu, Dekan FEM IPB, Irfan Syauqi Beik, memberikan perspektif akademis tentang pentingnya menciptakan kebijakan yang digunakan berlandaskan pada keadilan sosial. Menurutnya, dunia usaha yang digunakan kuat harus didukung oleh hubungan industrial yang dimaksud sehat, di tempat mana tidaklah ada pihak yang tersebut merasa dirugikan.
