Jakarta – Komisi VIII DPR RI membantah klaim Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya bahwa pembentukan Pansus Haji 2024 adalah untuk menyerang mereka. Bantahan itu disampaikan anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Maman Imanulhaq.
Maman mengklaim pembentukan Pansus Angket Haji murni didasari keinginan untuk memperbaiki manajemen haji. “Urusan Angket Pansus Haji 2024 adalah urusan kerja DPR kemudian pemerintah di hal ini Kementerian Agama,” kata Maman melalui informasi tertoreh pada Senin, 29 Juli 2024.
Menurut Maman, Pansus Angket Haji adalah cara yang mana sesuai undang-undang agar DPR dapat melakukan pengawasan dan juga perbaikan kerja eksekutif. Maman, yang juga anggota Pansus Angket Haji, menyampaikan bahwa pembentukan yang disebutkan juga sudah disetujui oleh seluruh fraksi di dalam parlemen.
Maka dari itu, kata dia, rute Pansus haji tidak ada miliki motivasi untuk menyerang PBNU seperti yang digunakan ditudingkan Yahya. “Pansus haji itu formal, resmi, dan juga konstitutif. Tidak ada urusannya dengan pribadi-pribadi atau PBNU,” ucap Maman.
Maman pun memohonkan agar PBNU bukan perlu mengambil bagian campur pada urusan kebijakan pemerintah yang dimaksud sedang berjalan dalam DPR. Apalagi, kata Maman, hak angket adalah hak yang mana dimiliki DPR untuk melakukan penyelidikan berhadapan dengan dugaan penyelewengan kebijakan yang mana dinilai bertentangan dengan undang-undang.
Bahkan, Maman menyampaikan bahwa NU seharusnya berterima kasih dengan adanya Pansus Angket Haji. Sebabnya, warga NU nantinya juga bisa saja merasakan khasiat peningkatan pelayanan haji jikalau Pansus mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengutarakan pihaknya mempertanyakan pembentukan Panitia Khusus Angket Haji 2024. Dia berpendapat tidaklah ada alasan kuat untuk pembentukannya.
“Kami mengawasi bukan ada yang dapat dijadikan alasan yang tersebut cukup untuk pansus ini,” ujar Yahya itu pada konferensi pers usai rapat pleno NU dalam Ibukota pada Ahad, 29 Juli 2024 seperti dikutipkan Antara.
Gus Yahya menyebutkan kebijakan pembentukan Pansus Haji DPR pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 berkaitan dengan sikap adiknya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan juga kesulitan lain yang dimaksud sebetulnya tiada terkait dengan ibadah haji.
Artikel ini disadur dari Gus Yahya Sebut Pansus Haji DPR Serang PBNU, Fraksi PKB: Tak Ada Urusan
