Rektor UII Fathul Wahid: Kami Tak Ingin Politisi kemudian Pejabat Mengejar Gelar Profesor demi Status
Jakarta – Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Fathul Wahid mengeluarkan surat edaran untuk pejabat struktural di lingkungan kampus tersebut, Kamis 18 Juli 2024. Surat edaran bernomor 2748/Rek/10/SP/VIW2024 itu terkait penulisan nama penghargaan akademiknya.
Dalam surat itu Fathul memohon agar namanya tak lagi diberi embel-embeli gelar kejuaraan profesor pada bagian depan dan juga gelar kejuaraan akademik di bagian belakang, yakni S.T., M.Sc., dan juga Ph.D di semua penulisan dokumen dan juga korespondensi.
“Agar seluruh korespondensi surat, dokumen, dan juga barang hukum selain ijazah, transkrip nilai, juga yang setara itu dengan penandatangan rektor yang digunakan selama ini tercatat gelar kejuaraan lengkap, agar dituliskan tanpa penghargaan berubah jadi ‘Fathul Wahid’,” kata beliau pada surat itu.
Fathul mengatakan, langkah ini direalisasikan untuk menguatkan atmosfir kolegial di tata kelola perguruan tinggi.
Langkah Fathul ini menjadi perbincangan pada media sosial mengingat adanya banyak politisi yang digunakan mencoba mendapatkan penghargaan profesor tidaklah sesuai ketentuan. Soal ini juga ditelusuri Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan.
Penelusuran Majalah Tempo menemukan fakta bahwa penghargaan guru besar yang dimaksud didapatkan beberapa jumlah politisi itu penuh keganjilan. Usai terbitnya laporan itu, muncul beberapa orang seruan dari akademisi agar kampus tak sembarangan memberikan penghargaan guru besar.
Fathul membenarkan adanya surat edaran itu. “Saya mengawasi gelar kejuaraan profesor ini lebih tinggi ke tentang amanah, bagaimana tanggungjawab besar kita pada dunia akademik,” kata dia.
Gelar profesor, kata Fathul, bukanlah status sosial yang mesti disakralkan. “Dengan tanggungjawab yang besar itu, kami tiada ingin ada orang, termasuk para politisi dan juga pejabat itu, mengejar-ngejar peringkat profesor ini hanya sekali demi sebuah status, bukanlah sebagai tanggungjawab serta amanah,” kata dia.
Fathul prihatin banyak komunitas masih mensakralkan peringkat profesor ini. Namun tak peduli serangkaian lalu tanggungjawab ketika peringkat itu telah disematkan. “Maka langkah (penghapusan penulisan nama gelar) ini kami harap sanggup mendesakralisasi itu lalu lebih banyak menekankan peringkat profesor sebagai tanggungjawab serta amanah akademik. Kami berharap profesi ini kembali terhormat,” kata dia.
Gelar profesor kemudian akademik yang mana melekat pada jabatannya sebagai rektor, kata Fathul, tiada relevan dicantumkan pada korespondensi atau perihal surat-menyurat serta dokumen lainnya. “Tapi ini belaka pendapat personal saya,” kata dia. “Saya tidak ada mampu memaksa pemukim untuk mengikuti, semata-mata mencoba menjadikan sebagai pergerakan kultural saja, kalau bersambut maka itu akan sangat baik.”
Artikel ini disadur dari Rektor UII Fathul Wahid: Kami Tak Ingin Politisi dan Pejabat Mengejar Gelar Profesor demi Status
