JAKARTA – Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) 2024-2029 Vaudy Starworld menyatakan akan berkolaborasi serta bersinergi dengan pemerintah pusat. Hal itu diungkapkan usai mengumumkan 18 departemen (fungsional) kemudian bidang kerja untuk menguatkan pelaksanaan inisiatif kerja sebagai Amanah Kongres XII IKPI di dalam Bali, 18-20 Agustus 2024.
“Tentunya sebagai langkah awal kami akan membantu Direktorat Jendral Pajak (DJP) merealisasikan target pajak juga melakukan pendampingan terhadap calon wajib pajak,” kata Vaudy di dalam kantor IKPI, Mampang Prapatan, Ibukota Selatan, Kamis (12/9/2024).
Vaudy yang tersebut pada masa kini menggantikan Ruston Tambunan sebagai Ketua sebelumnya menjelaskan, untuk mempercepat itu pihaknya akan menggaet beberapa asosiasi. Tujuan bukan lain akan membantu rakyat membantu menjaring pembayaran pajak.
Terkait struktur kabinetnya, menurut dia, ada penambahan departemen baru (bukan pemekaran) yakni Departemen Advokasi juga Bantuan Hukum yang digunakan berfungsi mengadvokasi serta memberikan bantuan bagi anggota IKPI dari permasalahan hukum.
“Jadi, apabila ada anggota kita yang tersebut terkena kesulitan hukum serta menurut penilaian kami telah bekerja sesuai AD, ART, juga ketentuan yang berlaku, maka beliau layak mendapatkan bantuan hukum. Jadi IKPI juga harus memberikan bantuan hukum bagi anggotanya,” katanya.
Sementara, Departemen Litbang juga FGD pada saat ini dipisah menjadi dua departemen tujuannya agar lebih lanjut fokus menjalankan tugasnya sesuai departemennya masing-masing. Selain itu, pengurus IKPI semuanya berdasarkan kapasitas, loyalitas, serta kemauan untuk mengabdi membesarkan IKPI.
“Jadi pengurus di area IKPI ini tidaklah digaji, semuanya hanya saja bekerja secara sukarela. Hal ini semua mampu berjalan dengan baik apabila seseorang khususnya pengurus punya kecintaan terhadap IKPI,” ujar Vaudy.
Sejauh ini, asosiasi konselor pajak terbesar lalu tertua di area Indonesia miliki anggota berjumlah 7.035 dengan 42 cabang yang digunakan tersebar di dalam seluruh Indonesia.
Pihaknya berperan terlibat kemudian terjun secara langsung membantu pemerintah untuk melakukan edukasi pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi serta UMKM setiap tahunnya di area hampir seluruh kantor IKPI cabang.
Termasuk mendesak lahirnya UU Konsultan Pajak yang dimaksud telah dilakukan menjadi RUU sejak 2018, pihaknya menegaskan RUU itu merupakan inisiatif kerja prioritas untuk nantinya disahkan menjadi Undang-Undang.
“Saya berharap dalam periode kepengurusan saya, UU yang dimaksud telah dilakukan lama dimimpikan banyak pihak itu bisa saja terbit,” kata Vaudy.
