Tak Laporkan Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi, Kaesang Terancam Dilengserkan dari Kursi Ketum PSI
JAKARTA – Kaesang Pangarep , putra bungsu Presiden Jokowi terancam dilengserkan dari kursi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dia bukan melaporkan dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi yang diterimanya dari seseorang pengusaha perusahaan jika Singapura ketika jalan-jalan ke Amerika Serikat bersatu istrinya Erina Gudono juga keluarganya baru-baru ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengatakan, rakyat telah terjadi memberikan perhatian yang mana sungguh-sungguh terhadap siapa pun pelopor negara atau pegawai negeri yang dimaksud diduga melakukan kolusi, korupsi kemudian nepotisme (KKN).
Tentunya dengan memberikan laporan atau informasi terhadap KPK tentang dugaan KKN dimaksud sebagai wujud peran juga rakyat di pencegahan kemudian pemberantasan langkah pidana korupsi.
Salah satu buktinya adalah laporan publik terhadap KPK terhadap Kaesang Pangarep, Bobby Nasution serta istrinya Kahiyang Ayu, juga Presiden Jokowi menghadapi beberapa dugaan KKN terkait jabatan Jokowi selaku Presiden.
Kemudian, laporan terbaru terkait dugaan gratifikasi penyelenggaraan Jet Pribadi atau Privat Jet Gulfstream G650ER oleh Kaesang Pangarep juga istrinya Erina Gudono untuk perjalanan ke Amerika Serikat yang digunakan menelan biaya Rp8 miliar lebih, yang ternyata diabaikan KPK.
“Namun anehnya, desakan rakyat agar Kaesang juga Erina mengklarifikasi hal ihwal pemakaian jet pribadi dimaksud, apakah itu terkait hubungan bidang usaha antara si pemilik jet pribadi juga keluarga Presiden Jokowi ataukah dengan Wali Perkotaan Solo ketika itu Gibran Rakabuming Raka (keduanya adalah pengurus negara juga punya keluarga, kroni kemudian relasi pengusaha-pengusaha), atau murni terkait hubungan usaha antara Kaesang juga pemilik jet pribadi dimaksud,” ujar Petrus yang digunakan juga Koordinator Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara dalam Jakarta, Hari Senin (9/9/2024).
Perburuk Kedudukan PSI
Sikap serta perilaku Kaesang yang tersebut tidaklah tanggap terhadap kata-kata publik, yaitu terhadap kepentingan umum, khususnya kepentingan pemberantasan KKN, dinilai Petrus tiada belaka merugikan PSI lantaran sebagai ketua umum serta anak Presiden, Kaesang tidak ada memberikan contoh atau suri teladan dan juga lembaga pendidikan urusan politik yang digunakan baik untuk masyarakat.
“Selain itu, sikap Kaesang jelas merugikan kepentingan umum, di area mana KPK bertindak diskriminatif lalu tidaklah independen di menghadapi persoalan hukum Kaesang,” sesalnya.
“Jika kita mengawasi rekam jejak perjalanan Kaesang ketika pertama kali masuk menjadi anggota PSI tanggal 23 September 2023, serta hanya sekali pada tempo dua hari atau tanggal 25 September 2023 didapuk menjadi Ketua Umum PSI, tanpa ada jenjang kaderisasi yang digunakan dilalui sebagaimana digariskan pada di Anggaran Dasar lalu Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSI, sehingga merusak sistem meritokrasi sekaligus memperburuk tempat PSI di tempat mata rakyat sebagai partai yang mana cuma mau mengekor pada penguasa,” lanjutnya.
Petrus menyatakan ekspektasi seluruh kader PSI dengan masuknya Kaesang menjadi anggota sekaligus Ketua Umum PSI secara instan menjauhi pemilihan raya 2024, dimaksudkan agar PSI lolos Parliamentary Threshold 4% dari pendapat sah nasional hasil pemilihan 2024. Namun langkah pragmatis yang dimaksud gagal total serta menambah catatan kegagalan menghadapi siasat yang mana dibangun PSI, yaitu mengambil jalan pintas merekrut Kaesang tanpa kaderisasi, hanya sekali bermodal privilise sebagai anak Presiden, namun gagal memperoleh pendapat minimal 4% dimaksud.
Lengserkan Kaesang
Cara Kaesang masuk PSI dinilai Petrus sudah mengurangi harapan banyak anak muda serta kader PSI yang digunakan sudah ada berdarah-darah merancang partai itu, tetapi terpinggirkan hanya saja oleh sebab itu pragmatisme elite-elite PSI, dan juga privilise Kaesang sebagai anak Presiden Jokowi, yang dimaksud pada tempo kurang dari dua bulan berakhir sudah ada privilise sebagai anak Presiden.
“Karena Kaesang gagal menyebabkan PSI lolos Parliamentary Thresholds 4%, lagi pula muncul skandal Jet Pribadi Gulfstream G650ER yang dimaksud beraroma kental sebagai gratifikasi atau KKN model lainnya juga menjadi sorotan masyarakat akibat KPK seolah-olah menjadi juru bicara sekaligus pembela Kaesang, maka aksi advokasi rakyat akan makin masif sehingga merugikan PSI,” ungkapnya.
Karena itu, pilihan terbaik adalah melengserkan Kaesang dari jabatan Ketua Umum PSI lewat Kongres Luar Biasa (KLB), adili lewat Mahkamah Partai, serta kembalikan PSI sebagai partai kebijakan pemerintah anak muda yang mana cerdas yang lepas dari jebakan dinasti kebijakan pemerintah Jokowi.
